Samarinda (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi meningkat pada akhir tahun.
"Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpihak dalam penanganan bencana, serta memaksimalkan peran dan fungsi BPBD menghadapi potensi banjir dan tanah longsor," kata Analis Kebijakan BPBD Kaltim Sugeng Priyanto di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi teknis kesiapsiagaan yang melibatkan Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor diprediksi terjadi pada periode Desember hingga Februari.
Ia meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak ragu menetapkan status darurat bencana jika eskalasi dampak di lapangan tergolong tinggi.
Penetapan status tersebut sangat krusial untuk mempermudah koordinasi serta mobilisasi bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Sugeng mencontohkan penanganan banjir di Kabupaten Mahakam Ulu sebelumnya, di mana penetapan status mempercepat penyaluran bantuan logistik dari BNPB dan pihak swasta.
Dalam skema penanganan teknis, Dinas Sosial disiagakan untuk mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan secara penuh untuk menjamin ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan di lokasi bencana.
"Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu penyumbatan aliran air di kawasan permukiman padat penduduk," kata Sugeng.
Warga yang bermukim di daerah dengan kontur tanah labil juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menjadikan lokasi rawan longsor sebagai tempat tinggal.
Pihaknya turut mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang kerap terjadi secara tiba-tiba pada masa peralihan musim.
Selain banjir, ancaman angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga perlu diwaspadai seiring perubahan pola cuaca yang dinamis.
Disampaikan lagi, upaya jangka panjang berupa penanaman kembali vegetasi di lahan kosong terus didorong untuk menjaga fungsi alam sebagai daerah resapan air.
"Edukasi kebencanaan melalui media massa mesti terus digencarkan agar masyarakat tidak panik namun tetap waspada saat menghadapi situasi darurat," demikian Sugeng.
