Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman untuk mempercepat realisasi swasembada beras dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Samarinda, Jumat mengatakan, langkah kolaboratif ini menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan ketergantungan pangan di Kaltim, yang masih mengimpor 50 hingga 70 persen kebutuhan berasnya dari daerah lain.
Rudy Mas’ud menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh program Kodam dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan.
"Pemprov bersama kabupaten dan kota siap mendampingi, melakukan sinkronisasi, pembinaan, serta harmonisasi program Kodam di bidang pertanian," jelas Gubernur.
Rudy mengakui bahwa terwujudnya swasembada pangan di Kaltim menghadapi tantangan dari sisi kewenangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa sesuai undang-undang, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan teknis, seperti pengadaan bibit, pupuk, pestisida, atau alat mesin pertanian (alsintan), karena seluruhnya kini diambil alih oleh pemerintah pusat.
Baca juga: TPID Kaltim dan Bulog tahan inflasi melalui penyaluran beras SPHP
"Pemerintah daerah kini hanya berperan dalam pendampingan, pembinaan, serta harmonisasi kegiatan di lapangan," ungkapnya.
Kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kaltim, yang dihadapkan pada mandat untuk mencapai swasembada pangan.
"Meski demikian, kami tetap optimistis melalui kerja sama dan sinergi yang kuat, kita bisa mencapai target tersebut," tambah Gubernur.
Ia juga menyinggung evaluasi dari pusat tahun lalu terkait pengelolaan buffer stock (cadangan pangan), yang kini harus disalurkan dengan mekanisme yang benar.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Pemprov Kaltim siap memberikan kontribusi maksimal, terutama dalam hal penyediaan lahan.
Gubernur Mas'ud menjanjikan dukungan konkret berupa pengelolaan lahan eks tambang dan aset milik pemda.
"Kami siap mendukung Kodam mengelola eks lahan tambang Gunung Bayan seluas 200 hektare. Begitu juga aset Pemprov Kaltim yang telah ditinjau di kawasan Bengalon. Kami siap memberikan kontribusi penuh," tegasnya.
Baca juga: Zulhas klaim tidak ada impor beras pada 2025
Kerja sama Pemprov Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memaksimalkan potensi lahan di Kaltim, termasuk lahan pasca tambang, menjadi area produktif pertanian.
Sinergi ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk menjadikan Kaltim sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama dengan statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan Kaltim tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.
Sinergi ini menggabungkan kekuatan TNI dalam hal manajemen logistik dan sumber daya manusia, dengan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan pembinaan, demi menciptakan sistem pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
