Sangatta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK), untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap anak.
"Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Tidak hanya warga Kutim, tetapi juga pendatang wajib memastikan anak-anaknya mengenyam pendidikan," tegas Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta, Jum'at (21/11).
Program SITISEK itu merupakan bentuk penegasan pentingnya hak pendidikan, menyusul tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur yang menjadi tertinggi di Kalimantan Timur.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen RI menunjukkan sebanyak 13.412 anak di Kutim tidak bersekolah per Maret 2025.
Namun, setelah melakukan pendataan ulang secara mandiri, Pemkab Kutim berhasil menurunkan di angka 10.539 ATS.
Bupati Kutim menyayangkan tingginya ATS tersebut. Dia mengatakan bahwa Kurim telah menjalankan kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA.
Dalam mempertegas penurunan ATS di Kutai Timur, Pemkab Kutim akan menetapkan sanksi bagi orang tua yang lalai tidak menyekolahkan anaknya, serta memperkuat pembinaan PAUD sebagai fondasi dasar.
"Komitmen ini didukung penuh dengan penyediaan seragam, buku, dan kebutuhan dasar sekolah lainnya secara gratis," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono mengatakan tingginya angka ATS disebabkan oleh faktor kompleks, seperti kemiskinan, jarak geografis, pernikahan dini, dan pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan.
"SITISEK ditargetkan mampu menurunkan angka ATS minimal 50 persen dalam waktu tiga tahun dan diharapkan menjadi model replikasi di seluruh kecamatan," ujarnya.
Dia mengatakan dengan sinergi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan melalui SITISEK. Target penyelesaian dalam satu tahun sebagaimana permintaan Bupati diyakini dapat tercapai.
Mulyono menyampaikan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan tidak ada lagi anak di Kutim yang kehilangan akses pendidikan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
