Balikpapan (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa Indonesia harus swasembada pangan sesuai yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto, dan jangan sampai swasembada pangan gagal akibat petani kesulitan mengakses pupuk.
"Terkait dengan cita-cita swasembada pangan ini, maka hari ini kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan distribusi pupuk," ujar Saleh saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim), di Balikpapan, Rabu.
Sejumlah hal mencuat dalam dialog antara anggota Komisi VII dengan manajemen PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim dalam pertemuan ini, antara lain terkait distribusi pupuk subsidi dan nonsubsidi, tingkat kecukupan produksi pupuk lokal, hingga pihak yang melakukan distribusi pupuk dari pabrik hingga ke agen.
"Kaltim merupakan produsen pupuk terbesar di Indonesia. Pupuk merupakan komoditas yang paling banyak dibutuhkan petani, jangan sampai petani sulit memperoleh pupuk, termasuk pupuk subsidi. Jangan sampai swasembada pangan gagal akibat kekurangan pupuk," katanya pula.
Untuk itu, ia menginginkan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini betul-betul mampu memenuhi kebutuhan petani baik petani tanaman pangan, hortikultura, maupun petani kebun.
Yoyo Priyo Sudibyo, anggota Komisi VII DPR, menekankan pentingnya keamanan distribusi, karena tingkat kerawanan sebaran pupuk yang lambat ke petani berada di sisi distribusi.
Untuk itu, kata Yoyo, Komisi VII DPR RI ingin pihak yang mendistribusikan pupuk bukan pihak ketiga lagi, tapi harus dari Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan Pupuk Indonesia. Hal ini penting agar sistem distribusi mudah dikendalikan dan keuntungan dari distribusi juga bisa masuk kas negara, karena ditangani oleh BUMN.
Sekretaris Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI Sri Brimo Pratomo mengatakan, pada 2024 produksi pupuk oleh Pupuk Indonesia sebanyak 7,1 juta ton yang terdiri atas pupuk Urea dan NPK. Sebagian besar bahan baku pupuk mampu diproduksi oleh bahan lokal, namun ada dua bahan baku yang masih diimpor, yakni pospor dan kalium.
Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi sangat ketat diawasi pihaknya, bahkan sistem pengawasan dilakukan melalui Command Center, yakni truk pengangkut pupuk dipasang GPS, sehingga jika perjalanan truk melenceng dari jalur distribusi, maka akan ketahuan.
"Dalam hal ini, pupuk subsidi tidak boleh dialihkan, bahkan dialihkan lintas kecamatan pun tidak boleh. Kami juga kerja sama dengan TNI dan Polri dalam distribusi pupuk. Sedangkan untuk perekrutan tenaga kerja, kami mengutamakan penduduk lokal," kata Tina.
