Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.
“FGD ini menjadi wadah koordinasi antara seluruh elemen, baik dari Polda Kalimantan Timur, Satuan Tugas MBG Pemkot Balikpapan, maupun SPPI yang selama ini melaksanakan kegiatan MBG di Kota Balikpapan,” kata Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, forum ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyamakan persepsi, dan mencari solusi terhadap sejumlah kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
“Dari hasil evaluasi, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam peningkatan pelayanan agar makanan yang disalurkan benar-benar layak konsumsi dan terdistribusi dengan baik,” ujarnya.
Muhaimin memaparkan, dari 65 dapur penyedia makanan (SPBG) yang telah memiliki izin, baru 10 yang memenuhi syarat operasional, dan 7 di antaranya sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
“Artinya, evaluasi perlu kita lakukan lebih dalam. Saat ini cakupan pelayanan baru sekitar 17 persen, mencakup jenjang PAUD, SD, dan SMP, sementara satuan pendidikan nonformal belum tersentuh,” katanya.
Menurutnya, FGD ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pendirian SPBG sekaligus mendorong pelaku usaha agar melengkapi persyaratan teknis dan administrasi.
Selain masalah perizinan, Muhaimin juga menyoroti tantangan rantai pasok pangan di Balikpapan yang masih bergantung dari luar daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fluktuasi harga bahan pangan seperti telur, sayur, dan daging, yang berpengaruh terhadap biaya produksi MBG.
“Kita berharap ada penyesuaian harga satuan makan bergizi di setiap daerah, karena kondisi pasokan pangan di Balikpapan berbeda dengan daerah penghasil,” terangnya.
Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok agar pelaksanaan MBG tetap berjalan dengan baik dan tidak memicu inflasi daerah.
Muhaimin menegaskan, meski program ini masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar manfaat MBG dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Balikpapan.
“Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi gizi anak-anak sekolah, membangun sumber daya manusia yang sehat, dan menciptakan generasi Balikpapan yang cerdas,” tutupnya. (Adv).
