Samarinda (ANTARA) - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat penyederhanaan regulasi guna menarik investor untuk mempercepat pengelolaan 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil.
"Percepatan pembangunan, penyederhanaan pendaftaran investor, sosialisasi masif, dan pembentukan posko satgas di daerah menjadi kunci," kata Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pahan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana di Samarinda, Rabu.
Perihal itu Yana sampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan SPPG yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kaltim, serta diikuti juga oleh satgas dan koordinator wilayah dari kabupaten/kota se-Kaltim secara daring.
Rapat itu menyoroti data bahwa dari total 248 SPPG terpencil di Kaltim, baru 18 lokasi yang telah memiliki investor.
"Akibatnya, sebanyak 230 SPPG lainnya dipastikan masih menunggu calon pengelola," kata Siti Farisyah.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Sismadi melakukan monitoring dan asistensi lapangan di tujuh kabupaten dan satu kota untuk mempercepat proses tersebut.
Kemendagri juga melakukan asistensi bagi daerah yang belum memiliki investor. Langkah itu diambil guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah terpencil Kalimantan Timur.
Sementara itu, perwakilan BGN Kaltim Sirajul mengatakan hingga Oktober 2025, sebanyak 55 SPPG di Kaltim telah beroperasi.
Menurut dia, puluhan SPPG tersebut telah melayani lebih dari 131.000 penerima manfaat setiap hari. Rapat koordinasi itu menghasilkan kesepakatan untuk membuka pendaftaran investor hingga satu minggu ke depan.
