Samarinda (ANTARA) - DERU mesin diesel yang saban malam memekik telinga warga Desa Manubar dan Manubar Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tak terdengar lagi. Sudah beberapa pekan ini, kedua kampung yang biasanya gelap gulita itu berubah menjadi terang benderang.
“Lampu menyala 24 jam sekarang,” Nur Rahmi bercerita kepada ANTARA, 21 Oktober 2025. Warga Desa Manubar itu menyuarakan kelegaan yang telah lama dinanti sebagian besar masyarakat Kecamatan Sandaran. Selama ini, setrum hanya singgah sebentar dalam sehari, karena harus bergiliran dengan desa-desa lain. Kadang hanya siang, selama beberapa jam, atau malam saja.
Dua desa di bibir Selat Makassar itu merasakan nyala listrik selama 24 jam penuh, sejak Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meresmikan penyaluran setrum oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, pada 8 Oktober 2025.
Sudah lama listrik bersumber dari pembangkit biogas berbahan baku limbah sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) milik PT Bumi Mas Agro (BMA) Sandaran dinantikan oleh warga pedalaman Sandaran.
Bupati Ardiansyah menginisiasi kerja sama itu sejak akhir 2023 lalu. Awalnya, pasokan setrum berasal dari pembangkit listrik dengan pekikan genset yang mengundang polusi suara. Adapun Pemerintah Kutai Timur menyediakan lahan di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran. Kemudian, kerja sama melibatkan PT BMA yang bersedia menyalurkan kelebihan daya listrik (excess power) dari pembangkit biogas POME miliknya.
PT BMA berkomitmen menyuplai daya minimal 20 kiloWatt (kW), hingga maksimal 500 kW. Kapasitas sebesar itu cukup untuk melistriki sekitar 600 rumah di tiga desa. “Kerja sama ini berjalan di atas tiga pilar yakni pemerintah daerah, perusahaan sawit, dan PLN,” kata Arif Nur Wahyuni, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Selain PT BMA yang menyediakan setrum dari sumber energi terbarukan, dalam kerja sama ‘segitiga’ ini PT PLN membangun jaringan transmisi dan distribusi. Sedangkan Pemerintah Kutai Timur memfasilitasi penyediaan lahan dan menyelesaikan hambatan regulasi.
Namun, jalan menuju elektrifikasi tidaklah mulus. Hambatan justru muncul dari birokrasi, yakni tumpang tindih izin konsesi. Beberapa desa yang akan dibangun infrastruktur, seperti Marukangan dan Susuk Tengah, secara hukum berada dalam Wilayah Usaha (Wilus) PT Kaltim Hutan Lestari (KHE). Status tersebut tidak mengizinkan PLN membangun infrastruktur listrik. Di sinilah peran Pemerintah Kutai Timur diperlukan. Melalui negosiasi panjang, PT KHE akhirnya bersedia melepas sebagian wilayah usahanya untuk dipakai PLN.
Kini, Desa Manubar dan Manubar Dalam terang benderang. Tapi, masih ada enam desa di sekitarnya yang menunggu giliran mendapat layanan listrik tanpa suara berisik genset bertenaga bahan bakar minyak. Misalnya, Desa Marukangan, Susuk Tengah, dan Susuk Dalam. “Kami sangat berharap, suatu saat kampung kami juga bisa mendapatkan listrik 24 jam,” ucap Iswan, warga Desa Susuk Tengah.
Saat ini, pemandangan kontras tampak pada malam hari. Di warung-warung kopi sederhana, bola lampu temaram menjadi pusat kehidupan. Sementara hanya beberapa kilometer jaraknya, gemerlap cahaya di kompleks pabrik kelapa sawit sepanjang malam. Inilah potret paradoks di Kalimantan Timur, salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia dengan 106 pabrik pengolah sawit.
Mengolah limbah menjadi berkah
POME adalah limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak. Cairan kental berwarna coklat ini bukanlah limbah biasa. Setiap ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diproduksi, menghasilkan sekitar 2,5 ton POME dengan konsentrasi bahan organik yang sangat tinggi.
Metode pengelolaan konvensional adalah menampungnya di kolam terbuka. Di sini, akan terjadi proses penguraian secara alami dengan melepaskan gas metana. Ini adalah gas yang mudah terbakar dan pemicu pemanasan global, yang potensinya 21 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Sedangkan POME yang tak terolah dapat mencemari sumber air dan menyebarkan bau busuk.
Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) mengubah ancaman itu menjadi peluang. Caranya, POME dialirkan ke dalam tangki reaktor kedap udara (anaerobic digester). Di dalamnya, mikroorganisme akan memecah bahan organik, menghasilkan biogas, yang sebagian besar merupakan metana.
Proses tersebut dikenal sebagai methane capture (penangkapan metana). Biogas yang telah dimurnikan, kemudian disalurkan sebagai bahan bakar ke gas engine yang akan memutar generator untuk menghasilkan listrik.
Transformasi POME menjadi listrik telah diimplementasikan di Kalimantan Timur. Jauh sebelum PT BMA membangunnya di Sandaran, PT Dharma Satya Nusantara (DSNG) di Muara Wahau telah menjadi pionir di Tanah Air. Bahkan, perusahaan tidak hanya membangun PLTBg, tapi juga pabrik Biomethane Compressed Natural Gas (Bio-CNG) pertama di Indonesia.
DSNG membangun dua pabrik Bio-CNG berkapasitas total 2,9 MegaWatt. Pada 2023, salah satu pabriknya mengolah 112.929 liter POME untuk menghasilkan 7,16 juta kiloWatthour listrik yang sepenuhnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Selain itu, DSNG juga mengkonversi 48 unit truknya menjadi kendaraan berbahan bakar Bio-CNG. Langkah ini menghemat 53.766 liter solar dan memangkas emisi setara 139 ton karbondioksida. Ke depan, bila tujuh pabrik yang direncanakan sudah terbangun, perusahaan memproyeksikan penghematan solar bisa mencapai 16 juta liter per tahun. Adapun pengurangan emisi diperkirakan sebesar 400.000 ton per tahun.
Dengan model bisnis ini, manajemen DSNG mengklaim bahwa keberlanjutan dan profitabilitas dapat berjalan beriringan, dengan titik impas investasi sekitar 4-5 tahun.
Sawit, deforestasi, dan risiko greenwashing
Mengubah POME menjadi listrik adalah pencapaian teknologi yang patut diapresiasi. Namun, penting untuk melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Menurut Khil Wailmi, peneliti dari Program Doktoral Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, dalam Jurnal Edunomika, yang terbit Agustus 2024, bahwa upaya transisi energi dari perusahaan sawit memunculkan risiko greenwashing --praktik mempromosikan citra ramah lingkungan untuk menutupi dampak negatif yang lebih besar.
“Industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Kalimantan, masih dibayangi oleh dua isu fundamental, yakni deforestasi dan konflik agraria. Ekspansi perkebunan sawit merupakan salah satu pendorong utama hilangnya hutan alam,” tulis Wailmi. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata deforestasi akibat sawit di Indonesia mencapai 55.083 hektare per tahun.
Literatur dari Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2025 berjudul "Transparansi dan Potensi: Korupsi Sektor Kehutanan Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit", mengungkap bahwa masalah ini diperparah temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan sekitar 81 persen perkebunan sawit beroperasi dengan melanggar peraturan, termasuk di dalam Kawasan Hutan.
“Di sisi sosial, sektor ini menjadi pemicu 67 persen konflik agraria di Indonesia pada 2024, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),” tulisnya menekankan konflik ini berakar pada perebutan lahan antara perusahaan dan masyarakat adat.
Berdasarkan paparan Environmental Investigation Agency, proyek POME ke energi harus dilihat secara kritis. Upaya itu ditunjukkan untuk membangun citra berkelanjutan, sementara praktik deforestasi terus berjalan. Keberlanjutan sejati menuntut komitmen yang dapat diverifikasi untuk menghentikan deforestasi di hulu, menyelesaikan konflik lahan, dan memastikan seluruh rantai pasok beroperasi secara etis.

Namun, terlepas dari hal itu, cerita dari Sandaran dan Muara Wahau adalah potensi besar yang belum tergarap. Dari 106 pabrik pengolah sawit di Kaltim, baru tujuh yang telah mengoptimalkan POME untuk energi. Jika setiap pabrik mengubahnya menjadi energi yang terintegrasi, maka bisa menjadi opsi untuk mencapai kedaulatan energi.
Namun, banyak hambatan menuju ke sana. Selain masalah biaya investasi awal yang tinggi, juga kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta tantangan geografis yang menuntut solusi berbasis jaringan mikro (micro-grid) lokal, bukan sekadar terhubung ke jaringan utama PLN.
Ke depan, POME bisa jadi harapan terbesar warga akan penerangan di seluruh pelosok kampung. Supaya listrik bisa menyala 24 jam, tanpa gemuruh genset yang memekik telinga warga.
