Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat para guru dan tenaga kesehatan non-ASN (aparatur sipil negara) khususnya di wilayah terpencil melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Sri Wahyuni dalam keterangan di Samarinda, Sabtu, menjelaskan saat ini banyak tenaga guru dan media di wilayah terpencil Kaltim yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk menjadi P3K.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Sri Wahyuni pemerintah pusat harus segera mengeluarkan kebijakan yang memberi ruang bagi daerah untuk menata tenaga non-ASN (aparatur sipil negara), terutama guru dan tenaga kesehatan.
“Kita berharap ada kebijakan yang memberi ruang bagi daerah untuk mengangkat tenaga non-ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan yang masa kerjanya kurang dari dua tahun. Pengangkatannya bisa melalui skema P3K Paruh Waktu, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” kata Sri Wahyuni yang juga menjabat Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurutnya, kesempatan ini penting diberikan, khususnya untuk tenaga non-ASN yang berkinerja baik dan kompeten, yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah pedalaman atau terpencil.
Hal ini untuk mengantisipasi masalah layanan publik pasca berakhirnya penataan P3K pada Oktober 2025 ini.
Pada pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN Zudan Arif Fakhulloh, Sekda Sri menjelaskan kekhawatiran yang terjadi di daerah.
“Yang jadi persoalan, bagaimana nasib tenaga-tenaga ini setelah penataan P3K rampung tahun ini. Apakah bisa diakomodasi lewat skema paruh waktu, atau justru dinonaktifkan. Jika dinonaktifkan, kita khawatir layanan publik di daerah-daerah terpencil akan terganggu,” jelasnya.
Sebagai gambaran di Kalimantan Timur, saat ini terdapat sekitar 12 ribu tenaga P3K, dan 40 persen di antaranya sudah diangkat melalui tahap 1 dan 2. Sisanya yang termasuk dalam kategori belum memenuhi syarat masa kerja dua tahun merupakan fokus utama untuk diakomodasi lewat skema P3K paruh waktu.
Sekda Sri juga memaparkan komposisi ASN di daerah kini mencapai 77 persen dari total nasional, dengan proporsi P3K yang terus meningkat dan mencapai sekitar 50 persen.
Peningkatan ini didorong oleh banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.
"Pertumbuhan P3K menjadi tumpuan baru birokrasi. Di Kaltim saja, rata-rata 300 PNS pensiun setiap tahun, sehingga dalam dua tahun sekitar 600 posisi kosong perlu segera diisi agar pelayanan publik tetap berjalan," katanya
