Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di enam kecamatan sebagai langkah menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan harga beras di pasaran.
“Enam kecamatan serentak membuka pasar murah dengan kapasitas masing-masing tujuh ton beras. Jadi tidak akan ada kekosongan beras yang dikonsumsi masyarakat, stok ini selalu dipantau Dinas Perdagangan,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo di Balikpapan, Sabtu (30/8).
Ia menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Balikpapan sekitar 5.500 ton per bulan atau rata-rata 38 ton per hari. Maka, dengan kuota GPM sebanyak tujuh ton per kecamatan atau total 42 ton, kebutuhan harian warga dapat terpenuhi.
“Bila kuota habis segera disuplai lagi. Bahkan kemarin Pak Wali Kota juga menjajaki kerja sama dengan beberapa daerah di Sulawesi untuk memastikan kebutuhan pangan Balikpapan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Bagus memastikan stok beras di gudang Bulog Balikpapan dalam kondisi aman, pasokan datang rutin dari Jawa Timur dan Sulawesi, salah satunya melalui kapal ferry dari Parepare.
Pemerintah kota juga menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan evaluasi rutin agar harga pangan tetap terkendali.
Untuk memudahkan masyarakat, kata dia, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak hanya dijual melalui pasar murah, tetapi juga tersedia di warung-warung, kios pengecer, pasar tradisional, hingga outlet milik BUMN yang tersebar di Balikpapan.
“Kalau di lapangan ada harga yang tidak sesuai dengan ketentuan, silakan laporkan. Kita juga punya toko penyeimbang sebagai bagian dari program stabilisasi harga agar sesuai dengan harga eceran tertinggi,” tegasnya.
Bagus menegaskan, kehadiran GPM merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami minta dukungan semua pihak, termasuk media, untuk mengedukasi masyarakat bahwa stok beras di Balikpapan aman dan tidak akan ada kekosongan,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bulog Kaltim-Kaltara Musazdin Said menjelaskan, GPM merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar serentak di 7.258 kecamatan seluruh Indonesia.
Untuk Kaltim-Kaltara, Bulog telah menginventarisir 160 kecamatan di 15 kabupaten/kota, namun hingga saat ini baru 67 kecamatan yang mengajukan pelaksanaan.
“Di Balikpapan, kuota yang disiapkan adalah 42 ton beras dengan harga Rp60 ribu per sak isi lima kilogram atau Rp12 ribu per kilogram, lebih murah dibanding harga eceran tertinggi Rp13.100 per kilogram,” ujarnya.
Musazdin menegaskan beras SPHP yang dijual dalam GPM merupakan bagian dari Public Service Obligation (PSO) atau penugasan pemerintah kepada Bulog.
Melalui mekanisme PSO, Bulog mendapat subsidi sehingga bisa menjual beras lebih murah dari harga pasar dengan tetap menjaga kualitas.
“Karena ini beras PSO, harganya bisa ditekan. Jadi masyarakat jangan khawatir, stok beras aman dan harga terjangkau. Kita pastikan distribusi merata sampai ke tingkat kecamatan,” ucapnya..
Selain beras SPHP, Bulog juga menghadirkan produk komoditas lainnya dengan harga terjangkau, seperti gula Rp17.500 per kilogram dan minyak goreng premium Rp19.000 per liter.
Program ini akan terus berlanjut hingga Desember 2025, baik melalui pasar murah kecamatan maupun operasi pasar mobile.
Menurut Musazdin, pelaksanaan GPM juga didukung oleh TNI dan Polri. Polri misalnya menyalurkan tujuh ton beras di Pelabuhan Semayang, sedangkan TNI menggelar kegiatan serupa di sejumlah titik lain agar pemerataan distribusi lebih optimal.
Ia menambahkan, mekanisme pembelian dibatasi maksimal dua sak per orang untuk mencegah praktik penimbunan dan jual kembali.
“Karena pelaksanaan ini melalui kecamatan, mereka mengenal warganya masing-masing. Jika ada yang bolak-balik membeli akan langsung terpantau. Apalagi ada Babinsa, TNI, dan Polri yang ikut mengawasi,” katanya. (Adv).
