DJP: Pajak Kaltim-Kaltara capai Rp16 triliun, PPh Non-Migas bertumbuh

Capaian penerimaan bruto sebesar Rp16,54 triliun ini menjadi salah satu evaluasi utama kami dalam menjaga kinerja APBN di daerah

Samarinda (ANTARA) - Realisasi penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Timur dan Utara secara bruto mencapai Rp16,54 triliun hingga 31 Juli 2025, dengan sektor paj penghasilan (PPh) Non-Migas mengalami pertumbuhan positif.

"Capaian penerimaan bruto sebesar Rp16,54 triliun ini menjadi salah satu evaluasi utama kami dalam menjaga kinerja APBN di daerah," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltim-Kaltara Teddy Heriyanto di Samarinda, Jumat.

Kendati realisasi tersebut menunjukkan adanya kontraksi atau perlambatan pertumbuhan sebesar 6,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Teddy merinci dari sisi penerimaan netto, realisasi yang tercatat adalah sebesar Rp9,44 triliun. Angka ini mengalami kontraksi yang lebih dalam, yaitu sebesar 35,84 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, penerimaan pajak ditopang oleh beberapa sektor utama. Sektor Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas secara bruto memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi mencapai Rp7,52 triliun.

"Sektor PPh Non-Migas ini satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan positif secara bruto, yakni sebesar 3,09 persen secara tahunan (year-on-year)," ujarnya.

Namun,untuk realisasi netto, PPh Non-Migas mencatatkan penerimaan sebesar Rp4,42 triliun, atau terkontraksi 37,07 persen.

Di sisi lain, penerimaan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bruto tercatat sebesar Rp8,26 triliun, atau mengalami kontraksi 15,90 persen.

Penurunan lebih dalam terjadi pada penerimaan netto dari sektor ini yang mencapai Rp4,28 triliun, terkontraksi sebesar 40,43 persen.

Sementara itu, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan perlambatan. Realisasi bruto dari PBB adalah sebesar Rp 0,371 triliun (terkontraksi 20,91 persen), dengan capaian netto sebesar Rp0,353 triliun (terkontraksi 24,27 persen).

Hal yang menarik, lanjut Teddy, adalah lonjakan signifikan pada pos pajak lainnya. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan positif hingga 2.377 persen secara bruto, dengan realisasi Rp0,372 triliun. Pertumbuhan serupa juga tercermin pada penerimaan netto yang tumbuh 2.382 persen.