Samarinda (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pembelajaran 2025/2026.
Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Kamis, menjelaskan kesiapan ini sejalan dengan pelaksanaan program unggulan GratisPol (Gratis untuk Pelayanan Optimal) Pemprov Kaltim.
Program GratisPol merupakan komitmen nyata dari Pemprov Kaltim dalam menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga Kaltim.
Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar untuk mendanai program ini mulai tahun 2025, dengan tahap awal dijalankan bersamaan dengan proses penerimaan murid baru.
“GratisPol adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Tidak boleh ada anak di Kaltim yang gagal sekolah hanya karena soal biaya,” kata Amin.
Armin menjelaskan Istilah SPMB sendiri merupakan perubahan terkini dari PPDB.
Tahun ini, sistem penerimaan siswa yang sebelumnya dikenal dengan PPDB itu, berganti nama menjadi SPMB. Meski hanya perubahan istilah, Armin memastikan bahwa tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjamin seluruh anak di Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang setara.
“Yang penting bukan hanya nama, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi daerah agar anak-anak bisa lanjut sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Disdikbud Kaltim juga mendorong sekolah swasta untuk turut serta menjalankan visi pendidikan gratis ini. Melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pemerintah berharap sekolah swasta bisa menerapkan prinsip GratisPol sehingga tidak hanya sekolah negeri yang menjadi pusat pendidikan gratis.
“Dengan BOSDA, kita ingin sekolah swasta juga bisa memulai implementasi GratisPol. Pendidikan gratis harus merata, tidak boleh terbatas pada sekolah negeri saja,” kata Armin.
Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, program GratisPol diharapkan menjadi terobosan besar dalam menciptakan generasi Kaltim yang unggul, berdaya saing, dan memiliki akses pendidikan hingga jenjang tertinggi.(Adv/Diskominfo Kaltim)
