Nusantara (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengingatkan bahwa tujuh paket pekerjaan peningkatan kualitas jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kota Nusantara yang kontraknya baru ditandatangani oleh para pimpinan perusahaan Kerjasama Operasia (KSO) pada Rabu 11/6 harus selesai dalam 232 hari.
“Itu bukan kontrak multi tahun. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja maksimal,” kata Basuki di depan hadirin acara penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut di Gedung Bundar Otorita IKN di Nusantara.
Sebanyak tujuh paket pekerjaan tersebut untuk meningkatkan kondisi jalan di KIPP sepanjang lebih dari 12 km. Sebagiannya ada yang dengan lebar hingga 40 meter.
Karena itu, karena pekerjaan konstruksi sangat dipengaruhi kondisi cuaca, Basuki menegaskan bahwa semua KSO harus mengantisipasi semua kondisi cuaca tersebut.
"Jangan pakai alasan hujan. Kita sudah tahu sejak awal bahwa curah hujan di IKN lebih tinggi, jadi kita harus siap bekerja dalam kondisi apa pun," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi saat ini merupakan kemarau basah, sehingga meskipun tidak musim hujan, curah hujan tetap tinggi dan harus diantisipasi dalam operasional konstruksi.
Sebab itu, yang dikaitkannya dengan semangat rejuvenasi atau peremajaan kembali semangat membangun saat awal proyek fisik IKN mulai dikerjakan pada 2022 lampau, bisa saja pekerjaan proyek-proyek jalan itu dikerjakan dengan 3 giliran (shift) kerja per hari, atau proyek dikerjakan 24 jam non stop.
Apalagi, tandas Pak Bas, panggilan akrabnya, pendekatan rejuvenasi ini bukan hanya soal pekerjaan fisik, tetapi juga peremajaan semangat, disiplin kerja, dan komitmen tinggi dari semua pihak. Sistem kerja tiga shift sehari selama 24 jam terbukti efektif dalam proyek sebelumnya dan perlu diterapkan kembali agar target dapat tercapai tepat waktu.
"IKN ini bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Kita harus bersama-sama menjadikannya ibu kota baru yang siap beroperasi dalam waktu dua tahun ke depan," ucap Basuki, menegaskan visi IKN.
Pada tahun 2028 pemerintah menargetkan Kota Nusantara sudah memiliki sarana untuk DPR menggelar sidang-sidang yang menjadi tugasnya. Karena itu Gedung DPR di IKN mulai dibangun pada 2025 ini dan ditargetkan rampung pada 2027.
Selain DPR, pembangunan fasilitas yudikatif dan legislatif juga dimulai pada tahun yang sama, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Presiden Prabowo menargetkan agar seluruh ekosistem pemerintahan di IKN, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa beroperasi penuh pada 2028.
