Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan melakukan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2025, hal itu bukan semata ajang lomba, melainkan menjadi tolok ukur komitmen lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjamin hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.
“Ada atau tidak ada lomba, kita tetap harus jadi kota yang ramah anak. Ini komitmen jangka panjang,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus di Balikpapan, Selasa (10/6).
Ia mengatakan, Pemkot telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang mengawal pelaksanaan prinsip ramah anak di seluruh sektor OPD. Gugus tugas tersebut memastikan setiap OPD memasukkan perspektif anak dalam kebijakan dan program.
“Lomba bisa jadi target, tapi yang paling penting adalah penerapan prinsip ramah anak secara nyata oleh seluruh OPD,” tegasnya.
Bagus menekankan bahwa pendekatan lintas sektor adalah kunci untuk pencapaian KLA secara konsisten.
Lanjutnya, kalau bicara kota layak anak, semua aspek kehidupan kota harus layak untuk anak-anak. Tidak bisa hanya satu OPD yang bekerja.
Oleh karena itu melalui evaluasi, Pemkot Balikpapan ingin memperkuat pondasi kebijakan dan layanan publik yang berpihak pada anak.
“Kita ingin bukan sekadar dapat predikat, tapi benar-benar menjadi kota yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak kita,” ujarnya.
Bagus menuturkan, salah satu bentuk komitmen itu adalah program 'Satu Taman, Satu Kecamatan' untuk menghadirkan ruang publik ramah anak di setiap wilayah kelurahan.
“Setiap kelurahan harus punya taman yang aman dan layak untuk bermain, juga bisa jadi tempat rekreasi murah bagi keluarga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Balikpapan Heria Prisni menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi KLA akan digelar Kamis, 12 Juni 2025 secara hybrid.
“Tim penilai dari Kementerian PPPA akan memantau langsung dari Jakarta melalui Zoom Meeting,” ujarnya.
Ia menyebut evaluasi dibagi dalam tiga sesi utama yakni paparan dari kepala daerah, dialog tim penilai dengan Forum Anak, dan verifikasi lapangan secara daring.
Ada 11 titik lokasi atau lokus penilaian telah disiapkan, antara lain Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Forum Anak, PISA, RBRA, dan Puskesmas Ramah Anak.
Lokus lainnya yakni Satuan Pendidikan Ramah Anak, UPTD PPA, Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, PUSPAGA, dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA).
“Kami juga siapkan satu titik alternatif berupa sekolah bila dibutuhkan tambahan sampel mendadak,” ujarnya.
Heria menegaskan bahwa meski evaluasi dua tahun sekali, program dan indikator berjalan rutin setiap tahun.
“Tidak ada persiapan dadakan. Tapi kita tetap cek fisik di lapangan, seperti taman bermain yang mudah rusak karena cuaca,” kata Heria.
Ia menjelaskan bahwa sejak evaluasi 2023, Balikpapan telah mencatatkan kemajuan penting dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
“Perda ini jadi penguatan karena menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sudah dituangkan dalam bentuk regulasi,” ujarnya.
Target Kota Balikpapan tahun ini katanya mempertahankan predikat ‘Utama’ dan meningkatkan ke level ‘Paripurna’ yang merupakan klasifikasi tertinggi KLA.
Heria juga menjelaskan bahwa ada lima klaster utama dalam penilaian, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan dan waktu luang; serta perlindungan khusus.
Lanjutnya, satu aspek tambahan yaitu kelembagaan, menjadi penilaian penting untuk keberlanjutan program dan inovasi daerah.
“Semua indikator itu bukan hanya data, tapi juga implementasi di lapangan, jadi bukan soal dokumentasi saja,” tegasnya. (Adv).
