Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji secara legowo menerima masukan dan mengajak diskusi Aliansi Gabungan Mahasiswa Kaltim yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (4/6/2025).
Demonstrasi itu terkait dengan 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang dinilai mahasiswa masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Seno Aji di Samarinda, Rabu, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Mengenai penertiban pertambangan ilegal, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Seno Aji menyoroti pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) pertambangan. Saat ini, CSR pertambangan hanya Rp1.000 per ton, menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun. Jumlah ini dinilai tidak cukup.
"Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton. Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun," jelas Seno Aji.
Dana tambahan ini, lanjutnya, akan dialokasikan untuk perbaikan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan universitas, serta pemberian insentif bagi guru dan dosen.
Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola lingkungan hidup. Seno Aji mengakui masukan dari mahasiswa terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda yang masih minim, baru mencapai tujuh persen.
"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH dan membantu mengurangi potensi banjir di masa mendatang," ujarnya.
Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi selalu memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Ia mencontohkan penghargaan Kalpataru yang diterima oleh masyarakat adat di Pasir sebagai bukti kepedulian pemerintah.
"Kami akan melindungi masyarakat adat di seluruh Kaltim agar mereka dapat hidup sejahtera di daerahnya masing-masing," kata Seno Aji.
Terkait kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat, khususnya di Muara Kate, Seno Aji menyampaikan bahwa kasus ini telah bergejolak selama setahun terakhir. Dalam 100 hari kerja, Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati Menteri ESDM pada 15 April 2025, dan saat ini sedang dalam proses investigasi.
"Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Seno Aji mengajak para mahasiswa untuk terus mengedepankan hal-hal positif demi kemajuan Kaltim.
"Kita akan bersama-sama para mahasiswa untuk selalu mengedepankan hal-hal yang positif supaya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa menciptakan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera," tutup Seno Aji.
Pada demonstrasi tersebut, Presiden BEM KM Unmul Ilham Maulana menyampaikan bahwa rapor merah yang mereka berikan merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi Kaltim. Mahasiswa menilai berbagai program prioritas dan janji kampanye belum terealisasi secara konkret.
"Kami menegaskan bahwa hari ini poin tuntutan dan keresahan kami diterima dan publik mengetahui apabila ke depan dan beberapa bulan ke depan masih terjadi persoalan yang sama, maka kami akan kembali dengan berjumlah massa yang berlipat ganda," tuntut Ilham.
Beberapa program yang disoroti mahasiswa meliputi pendidikan gratis S1-S3, kesehatan gratis, seragam gratis, umrah gratis bagi marbot, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peluncuran aplikasi SAKTI yang dinilai belum maksimal.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat, serta kebebasan berpendapat. (Adv/Diskominfo Kaltim)
