Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur berkomitmen meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik swasta, lembaga, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota lainnya untuk membangun ekosistem digital yang inklusif.
"Pemkab Kukar berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif berbasis teknologi informasi," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto di Tenggarong, Jumat.
Komitmen ini kemudian didukung dengan telah digelar Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi (Kominfo), Statistik dan Persandian se-Kalimantan Timur dengan tema “Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025-2030” di Tenggarong, Kamis (15/5).
Ia menyatakan konektivitas dan jaringan telekomunikasi yang kuat akan menjadi fondasi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM digital, serta sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Konektivitas jaringan informasi, ujar dia, saat ini menjadi tulang punggung berbagai sektor pembangunan, sehingga pihaknya terus melakukan peningkatan layanan di sektor ini.
“Di era digital seperti saat ini keterjangkauan dan keandalan internet bukan hanya soal teknis, namun sudah menjadi aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga peningkatan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah perdesaan,” katanya.
Pemkab Kukar terus berupaya mendorong pemerataan infrastruktur digital hingga pelosok desa karena disadari bahwa hingga saat ini masih banyak desa tidak ada jaringan internet.
“Meski masih menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat, namun semangat kolaborasi dan komitmen Pemkab Kukar bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dukungan pihak swasta, hal ini menjadi bekal utama dalam mempercepat transformasi digital,” katanya.
Ia berharap, kolaborasi dengan banyak pihak menghasilkan solusi dan aksi nyata dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan informatika di kawasan dengan jaringan belum optimal.
