Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggencarkan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai upaya meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan mencegah kekerasan dalam keluarga.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Sabtu, menyatakan Puspaga hadir untuk memberikan edukasi dan konseling kepada masyarakat, baik yang ingin membangun keluarga maupun yang sudah berkeluarga namun mengalami masalah.
"Puspaga menyediakan layanan konseling gratis dengan psikolog profesional bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam membangun keharmonisan keluarga atau mencegah kekerasan," ujar Soraya.
Ia menjelaskan, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, konseling dengan psikolog dapat membantu individu maupun keluarga dalam mengatasi permasalahan dan membangun hubungan yang lebih sehat.
Selain layanan konseling, DKP3A juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala keluarga (pekka), khususnya yang berstatus orang tua tunggal.
"Kami menyediakan wadah bagi pekka yang memiliki usaha untuk mengembangkan diri melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tambahnya.
Soraya menjelaskan, pekka yang dimaksud meliputi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal meninggal oleh suami, bercerai, atau suaminya tidak mampu mencari nafkah.
"Pada Pesta Rakyat Kaltim 2025 dalam peringatan HUT ke-68 provinsi ini, kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk memamerkan dan memasarkan produk-produknya, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi," jelasnya.
Terkait dengan masih tingginya stigma negatif terhadap janda, Soraya mengakui hal tersebut masih menjadi tantangan.
Pihaknya terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah pandangan negatif terhadap perempuan kepala keluarga.
Soraya juga menyoroti masih terbatasnya layanan penitipan anak atau daycare di Kaltim. Meskipun daycare yang dikelola Dharma Wanita tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun layanan tersebut masih terbatas.
"Keterbatasan akses daycare di Kaltim yang terjangkau menjadi kendala bagi para perempuan pekerja, terutama tantangan menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan datang," ungkapnya.
Soraya berharap agar lebih banyak pihak swasta yang melihat peluang bisnis daycare sebagai peluang penguatan mutu, sehingga dapat menyediakan layanan penitipan anak yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Ia menekankan bahwa daycare yang ideal tidak hanya sekedar mengawasi anak, tetapi juga memberikan pengasuhan, pendidikan, dan sosialisasi yang baik.
"Diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada pihak swasta agar daycare tidak hanya menjadi tempat penitipan, tetapi juga tempat tumbuh kembang anak yang optimal," pungkas Soraya.
