Banjir Tahunan di Kukar-Kubar Butuh Solusi

Samarinda (ANTARA Kaltim)-Banjir di beberapa kecamatan di Kutai Kertanegara dan Kutai Barat seperti Muara Lawa, Muara Muntai dan lainnya mengakibatkan warga setempat tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Bahkan transportasi darat lumpuh, akibatnya masyarakat terpaksa menggunakan perahu. Banjir membuat aktivitas perniagaan terhenti sehingga, masyarakat sangat menderita.

“Banjir di sejumlah kawasan di Kutai Barat dan Kutai Kertanegara memang sudah sampai tahap yang memprihatinkan. Parahnya lagi kejadian menyedihkan tersebut berlangsung tahunan tanpa ada solusi yang berarti dari pemerintah setempat,”t utur Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi.

Menurutnya, masyarakat sudah bosan mengadu dan mengeluh sehingga banjir yang terjadi dianggap sebagai tamu tahunan yang selalu datang walau tidak diundang. Tidak hanya orang dewasa yang dirugikan, anak-anak juga karena tidak bisa sekolah, sebab aktivitas ngajar-mengajar terpaksa dihentikan.

“Kondisi ini harus segera diatasi karena kalau tidak bisa dibayangkan berapa lagi kerugian yang harus ditelan oleh warga. Seharusnya APBD kabupaten bersangkutan fokus terhadap penanganan banjir mengingat efeknya yang cukup parah,” kata Ali Hamdi.

“Selain persoalan banjir, yang juga menjadi keluhan warga Kukar dan Kubar ketika saya reses adalah masalah infrastruktur jalan yang kondisinya sungguh memperihatikan. Ini terjadi di jalan Samarinda – Muara Lawa. Padahal jalan tersebut berstatus milik pemerintah provinsi,”tutunya.

Politikus Fraksi PKS itu mengatakan hal yang sama juga di terjadi di jalan Loa Duri Samarinda – Tenggarong. Badan jalan yang tidak terlalu lebar ditambah kerusakan dan berlubang, akibatnya sangat menghawatirkan keselamatan pengguna jalan. Kalau ini dibiarkan maka akan banyak korban berjatuhan.

“Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah listrik dan kesehatan. Sungguh sangat ironis memang hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang belum teraliri listrik, padahal ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat,” tukas Hamdi.

Hamdi meminta kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten bersangkutan agar memperhatikan hal tersebut dan menjadikan prioritas untuk segera dibenahi, karena itu semua merupakan suara dari masyarakat. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)