Samarinda (ANTARA) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI KPw Kaltim) menilai inflasi sebesar 0,17 persen di provinsi ini pada November 2021 masih terkendali, meski lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat 0,04 persen.
"Pelonggaran persyaratan perjalanan akibat melandainya penyebaran COVID-19 mulai bulan tersebut menjadi faktor pendorong inflasi pada kelompok transportasi di Kaltim," ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Tutuk SH Cahyono di Samarinda, Kamis.
Kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 1,30 persen (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi. Kelompok transportasi merupakan kelompok dengan tingkat inflasi tertinggi pada November.
Menurutnya, tarif angkutan udara merupakan komoditas utama penyumbang inflasi Kaltim pada bulan tersebut dengan kenaikan harga sebesar 10,76 persen, sementara andilnya terhadap pembentukan inflasi Kaltim mencapai 0,15 persen.
"Syarat perjalanan terutama untuk moda transportasi udara yang semakin longgar dibandingkan bulan sebelumnya, mendorong masyarakat kembali melakukan aktivitas perjalanan baik untuk melakukan perjalanan dinas maupun perjalanan pribadi," ucap Tutuk.
Sementara itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat masih mengalami deflasi (penurunan harga). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat deflasi 0,12 persen, namun tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya yang minus 0,30 persen.
Adapun komoditas utama penyumbang deflasi dari kelompok tersebut adalah kangkung dan ikan layang. Kedua komoditas ini masing-masing mempunyai andil deflasi 0,06 persen dan 0,04 persen dengan tingkat penurunan harga mencapai 20,71 persen dan 4,40 persen.
"Berlanjutnya deflasi pada komoditas pangan tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan, sementara untuk permintaan konsumen masih terpantau relatif stabil," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kaltim terus dilakukan, guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga.
"Selain juga telah terselenggara workshop penguatan jaringan distribusi pangan, rakor dan sinkronisasi cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk terus memperkuat rencana kerja sama antar daerah untuk pengendalian inflasi di Kaltim," ucap Tutuk.