Samarinda (ANTARA) - Sektor usaha pertambangan dan penggalian merupakan sektor tertinggi pendongkrak produk domestik regional bruto (PDRB) harga berlaku Provinsi Kaltim triwulan II 2021, sebesar 44,74 persen dari total PDRB yang mencapai Rp170,5 triliun.
"Dari 21 lapangan usaha yang menghasilkan PDRB Rp170,5 triliun di triwulan 2, lapangan usaha pertambangan dan penggalian memiliki andil 44,74 persen atau Rp76,28 triliun," ujar Kepala BPS Provinsi Kaltim Anggoro Dwitjahyono di Samarinda, Kamis.
Sedangkan 20 lapangan usaha lainnya memberikan andil antara 0,05 persen hingga 18,01 persen, atau dengar nilai antara Rp84,1 miliar hingga Rp30,7 triliun.
Kebijakan relaksasi aktivitas masyarakat pada era adaptasi baru yang diterapkan sejak akhir tahun hingga saat ini, mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah yang dihasilkan sebagian besar lapangan usaha.
Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh hingga mencapai 17,21 persen.
Kemudian diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 17,04 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh sebesar 12,19 persen.
Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami peningkatan sebesar 5,76 persen, atau mengalami perbaikan dari capaian di triwulan II-2020 yang terkontraksi sebesar 5,35 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi secara y-on-y dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 17,21 persen.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 12,41 persen.
Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Kaltim pada triwulan II-2021 dibandingkan triwulan I-2021, mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen (q-to-q).
Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi secara q-to-q pada triwulan II-2021 dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 15,27 persen.
"Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, yakni sebesar 60,98 persen," ujar Anggoro.
