Pada barang-barang tersebut harga mahal karena struktur pasar yang oligopoli, harga dan distribusi ditentukan oleh beberapa orang sajaBalikpapan (ANTARA Kaltim) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Tutuk SH Cahyono kembali mengingatkan bahwa harga barang dan jasa yang tinggi di Balikpapan bukanlah hal yang wajar.
"Karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk membuat harga di sini wajar, baik dengan memperbaiki sistem distribusi ataupun infrastruktur, atau memutus ketergantungan dengan mengadakan sendiri," kata Tutuk, saaat dihubungi, Minggu.
Harga barang yang tinggi itu dicerminkan dari inflasi sebesar 5,67 persen.
Penyumbang utama inflasi adalah bahan makanan dan makanan jadi. Secara eksplisit Tutuk menyebutkan komoditas ikan segar, gula pasir, rokok, cabe rawit, bawang putih, dan belakangan daging sapi.
"Pada barang-barang tersebut harga mahal karena struktur pasar yang oligopoli, harga dan distribusi ditentukan oleh beberapa orang saja," jelasnya.
Oligopoli penguasaan pasar oleh beberapa orang sehingga yang beberapa ini mampu mengendalikan harga.
Umumnya, karena tidak terjadi persaingan sempurna, masyarakat dirugikan sebab harus membayar lebih mahal dari barang yang semestinya bisa didapat lebih murah.
"Di rantai suplai sendiri ada yang sangat diuntungkan, ada yang keuntungannya hanya untuk sekedar bertahan hidup," sambung Tutuk.
Kasus paling nyata, tuturnya, terjadi dalam distribusi ikan laut. Harga ikan laut seperti kembung, layang, trakulu, sepenuhnya ditentukan oleh apa yang disebut penggawa atau pedagang pengepul besar.
Dari harga Rp15.000 per kg ikan, misalnya, penggawa mendapatkannya dari nelayan hanya Rp8.000-9.000.
Nelayan tidak bisa menjual ke tempat lain dan menikmati keuntungan yang lebih baik karena sebelum melaut justru meminjam modal dari penggawa, baik untuk peralatan, bahan bakar, hingga untuk biaya keluarga yang ditinggalkan di rumah.
"Akhirnya nelayan kita sekadar dapat bertahan hidup dan kita dapat harga ikan yang mahal," kata Tutuk.
Dalam hal ikan dan nelayan ini, menurut Tutuk, pemerintah berperan untuk memperkuat dan memberdayakan nelayan dan memperbaiki jalur distribusi ikan.
Untuk nelayan misalnya, bisa digerakkan untuk menolong dirinya sendiri dengan membangun koperasi sementara pemerintah membuatkan tempat pelelangan ikan. (*)
Pewarta: Novi Abdi: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
