Kutai Barat (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin memberi tantangan bagi Pemkab Kutai Barat dalam penyelesaian "PR" besar terkait peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM).
Kubar ditantang harus mampu meningkatkan status IDM dua kampung di Kutai Barat yang masih berstatus sangat tertinggal.
"Sesuai pesan Pak Gubernur (Gubernur Kaltim Isran Noor, Red) saat membuka Rakor DPMPD Kaltim 2021 agar empat Desa sangat tertinggal di Kaltim harus bisa dientaskan," ujar M Syirajudin yang akrab disapa Iyad saat membuka Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status IDM Kutai Barat, Selasa (23/3) malam.
Gubernur kata dia bahkan berpesan agar saat dirinya membuka Rakor DPMPD 2022 mendatang sudah mendapat laporan empat Desa dimaksud meningkat minimal menjadi tertinggal atau berkembang.
Karenanya dia berharap Pemkab Kutai Barat melalui DPMK berkolaborasi dengan instansi teknis terkait dan Tenaga Pendamping Profesional sama-sama memberi perhatian terhadap upaya peningkatan status dua desa sangat tertinggal di Kutai Barat dari empat Desa sangat tertinggal di Kaltim tersebut.
Mengingat peningkatan status IDM bukan menjadi tugas dan beban DPMK, tapi juga instansi terkait lain seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dan desa atau kampung sangat tertinggal tentu lokasinya jauh dari pusat pemerintahan dan serba terbatas dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
"Seperti Kampung Gerunggung yang lokasinya paling ujung Kabupaten Kutai Barat, masih belum ada akses jalan memadai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Maka perlu dukungan dana besar lintas sektor untuk mewujudkannya," katanya.
Untuk diketahui dua kampung sangat tertinggal dimaksud adalah Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan dan Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuatan.
Dua kampung lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Kampung Wana Pariq, Kecamatan Long Hubungan dan Kampung Naha Tifab, Kecamatan Long Apari.
Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan agar peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dioptimalkan. Dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagai keterwakilan unsur masyarakat.
Menyikapi tantangan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kutai Barat mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait keroyokan membangun kampung dimaksud.
"Dinas Kesehatan bangun fasilitas kesehatan, Dinas pendidikan terkait pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum terkait pemenuhan jalan," katanya.
Dia mengaku target awal setidaknya yang akan dipacu untuk ditingkatkan Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuatan. Dan tidak mustahil dengan kolaborasi Kampung Gerunggung bisa ditingkatkan statusnya menjadi tertinggal dan bahkan menjadi berkembang, maju, dan mandiri.