Sangatta (ANTARA News Kaltim) - Sekitar 20 persen atau 38 ribu hektare Kawasan Nasional Kutai (TNK) di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, yang memiliki total luas 198.629 hektare, diperkirakan sudah mulai terganggu oleh aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Ordiansyah, di Sangatta, Kutai Timur, Kamis, mengatakan, TNK mendapat penetapan Menteri Kehutanan seluas 198.629 hektare.
Namun, ujarnya, seiring dengan perkembangan penduduk Kutai Timur diperkirakan sudah terganggu sekitar 20 persen atau sekitar 38 ribu hektare lebih.
"Untuk memastikan angka luas wilayah yang mulai terganggu itu, tentu harus didukung dengan citra satelit, agar diketahui seberapa besar Taman Nasional Kutai (TNK) tersebut diganggu," kata Ordiansyah.
Ordi mengatakan, kawasan hutan Taman Nasional Kutai yang diganggu itu, sebagian besar digunakan sebagai pemukiman dan juga aktivitas berladang oleh masyarakat.
Pemukiman penduduk dan kegiatan berladang yang dilakukan masyarakat merupakan gangguan paling besar dan berpotensi merusak ekosistem dan habitat yang terdapat di dalam kawasan hutan TNK.
Hal itu terjadi, akibat pertumbuhan penduduk dan membuat wilayah pemukiman semakin sempit. Akibatnya hutan lindung dan Taman Nasional Kutai Timur menjadi sasaran dan tempat masyarakat untuk berusaha.
Dikatakan Ordi, selain itu, terganggunya luas area Taman Nasional Kutai (TNK) yang terdapat di tiga daerah, yakni Kutai Timur, Bontang dan Kutai Kartanegara, juga adanya praktek jual beli lahan.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pengelolaan TNK Wilayah I Sangatta, Hernowo Supriyanto,mengatakan, penguasaan lahan Taman Nasional Kutai yang melibatkan banyak pihak, sedangkan ijin pelepasan 24 ribu hektare yang diajukan ke Menteri Kehutanan RI sejak tahun 2000 sampai sekarang belum turun.
Menurut Hernowo Supriyanto, keberadaan Taman Nasional Kutai sangat strategis dan vital, karena berfungsi sebagai perlindungan sistem tata air, melindungi pantai dari ancaman abrasi dan gelombang pasang, termasuk sebagai pendidikan dan tempat rekreasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Ordiansyah, di Sangatta, Kutai Timur, Kamis, mengatakan, TNK mendapat penetapan Menteri Kehutanan seluas 198.629 hektare.
Namun, ujarnya, seiring dengan perkembangan penduduk Kutai Timur diperkirakan sudah terganggu sekitar 20 persen atau sekitar 38 ribu hektare lebih.
"Untuk memastikan angka luas wilayah yang mulai terganggu itu, tentu harus didukung dengan citra satelit, agar diketahui seberapa besar Taman Nasional Kutai (TNK) tersebut diganggu," kata Ordiansyah.
Ordi mengatakan, kawasan hutan Taman Nasional Kutai yang diganggu itu, sebagian besar digunakan sebagai pemukiman dan juga aktivitas berladang oleh masyarakat.
Pemukiman penduduk dan kegiatan berladang yang dilakukan masyarakat merupakan gangguan paling besar dan berpotensi merusak ekosistem dan habitat yang terdapat di dalam kawasan hutan TNK.
Hal itu terjadi, akibat pertumbuhan penduduk dan membuat wilayah pemukiman semakin sempit. Akibatnya hutan lindung dan Taman Nasional Kutai Timur menjadi sasaran dan tempat masyarakat untuk berusaha.
Dikatakan Ordi, selain itu, terganggunya luas area Taman Nasional Kutai (TNK) yang terdapat di tiga daerah, yakni Kutai Timur, Bontang dan Kutai Kartanegara, juga adanya praktek jual beli lahan.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pengelolaan TNK Wilayah I Sangatta, Hernowo Supriyanto,mengatakan, penguasaan lahan Taman Nasional Kutai yang melibatkan banyak pihak, sedangkan ijin pelepasan 24 ribu hektare yang diajukan ke Menteri Kehutanan RI sejak tahun 2000 sampai sekarang belum turun.
Menurut Hernowo Supriyanto, keberadaan Taman Nasional Kutai sangat strategis dan vital, karena berfungsi sebagai perlindungan sistem tata air, melindungi pantai dari ancaman abrasi dan gelombang pasang, termasuk sebagai pendidikan dan tempat rekreasi. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012