Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Aspirasi menyangkut perbaikan infrastruktur jalan dan permohonan dana pembangunan tempat ibadah mendominasi reses Ketua DPRD Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP , di Dapil II Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, 24-29 Agustus 2012.
Pada reses tersebut, Mukmin Faisyal didampingi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim yang juga anggota Komisi I, H Suwandi dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Hj Encik Widyani.
Pada pertemuan dengan masyarakat di Desa Sebakung Taka, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, warga setempat memohon bantuan pemerintah provinsi agar memperbaiki jalan yang menghubungkan Desa Muara Telake-Desa Sebakung IV-Desa Sebakung V.
Akibat kondisi jalan yang rusak, selama ini warga terpaksa harus melewati Jalan Gang Ali, yang berada di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, sehingga jaraknya menjadi lebih jauh.
"Masyarakat berharap jalan yang menghubungkan desa-desa mereka tak perlu melewati wilayah kabupaten lain, cukup di wilayah Kabupaten Paser saja," kata Mukmin Faisyal, Selasa (4/9), menjelaskan hasil resesnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kaltim yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur Kaltim 2013-2018 ini kemudian memerintahkan H Suwandi untuk mengecek jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
"Pak Suwandi sudah mengecek, Insya Allah kami perjuangkan agar memperoleh anggaran pada APBD murni 2013. Pak Suwandi juga sudah saya minta berkoordinasi dengan Bupati Paser, Pak Ridwan Suwidi," kata politisi kelahiran Sinjai, 13 Juni 1950 ini.
Sedangkan pada pertemuan dengan masyarakat Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, pemerintah desa setempat meminta bantuan Mukmin Faisyal dan rombongan agar desa mereka segera memperoleh nomer register desa dari Pemkab Paser. Desa Putang merupakan desa hasil pemekaran.
Akibat belum ada nomer register desa, pemerintah desa setempat kesulitan mengusulkan anggaran pembangunan dan administrasi pemerintahan juga terhambat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mukmin Faisyal, meminta H Suwandi mengkoordinasikannya dengan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim dan Pemkab Paser, sehingga nomer register Desa Putang segera keluar.
Selain masalah nomer register desa, masyarakat Desa Putang mengharapkan bantuan Pemprov Kaltim soal irigasi pertanian, sehingga masa tanam padi mereka tak lagi bergantung pada musim hujan. Warga juga mengharapkan perbaikan badan jalan sepanjang 15 Km yang menghubungkan Desa Putang dengan sejumlah desa lainnya di Long Kali.
Sementara masyarakat Desa Bintik Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser mengharapkan bantuan listrik desa dan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih.
Sedangkan di Tana Paser, Kabupaten Paser, mengemuka aspirasi soal permohonan pengangkatan guru-guru honor. Ada sekitar 250 orang guru honor yang hingga kini belum diangkat menjadi PNS.
Di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, masyarakat setempat meminta bantuan pemerintah provinsi memperbaiki ruas jalan Trans Kalimantan yang penuh lubang, sehingga sering menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Juga membantu listrik untuk penerangan jalan yang belum tersedia.
Sementara pada pertemuan dengan masyarakat Sepinggan Balikpapan, ada aspirasi permohonan bantuan dana pembangunan Masjid Al Ihlas dan Masjid Madinatul Iman. Warga juga mengharapkan pemerintah provinsi membantu perbaikan jalan Syarifudin Yoes-samping SMA Katholik.
"Insya Allah seluruh aspirasi tersebut akan kami perjuangkan agar mendapat anggaran pada APBD murni 2013 sesuai skala prioritasnya. Sedangkan yang menjadi kewenangan tingkat II akan kami koordinasikan dengan bupati/walikota setempat," kata Mukmin Faisyal.
Secara terpisah, pada masa reses tersebut, H Suwandi bertemu dengan sekelompok warga yang tengah berdemo di perusahaan tambang batu bara PT Kideco Jaya Agung.
Mereka dihadang sekitar 200 orang anggota Brimob, sehingga tak bisa masuk area kantor perusahaan. Warga menuntut perusahaan asal Korea Selatan tersebut membayar ganti lahan mereka di Km 11-13.
"Saya sempat menelepon Kapolres Paser agar warga tersebut diberi izin menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan. Kasihan mereka menunggu berjam-jam lamanya. Mestinya pemerintah setempat tak perlu menghambat penyampaikan aspirasi semacam ini. Juga tak perlu menutup-nutupi. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah mengawal demo tersebut, sehingga berjalan tertib dan damai. Tugas polisi memang bukan melarang demo, tetapi mengamankannnya," kata Suwandi. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Pada reses tersebut, Mukmin Faisyal didampingi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim yang juga anggota Komisi I, H Suwandi dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Hj Encik Widyani.
Pada pertemuan dengan masyarakat di Desa Sebakung Taka, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, warga setempat memohon bantuan pemerintah provinsi agar memperbaiki jalan yang menghubungkan Desa Muara Telake-Desa Sebakung IV-Desa Sebakung V.
Akibat kondisi jalan yang rusak, selama ini warga terpaksa harus melewati Jalan Gang Ali, yang berada di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, sehingga jaraknya menjadi lebih jauh.
"Masyarakat berharap jalan yang menghubungkan desa-desa mereka tak perlu melewati wilayah kabupaten lain, cukup di wilayah Kabupaten Paser saja," kata Mukmin Faisyal, Selasa (4/9), menjelaskan hasil resesnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kaltim yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur Kaltim 2013-2018 ini kemudian memerintahkan H Suwandi untuk mengecek jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
"Pak Suwandi sudah mengecek, Insya Allah kami perjuangkan agar memperoleh anggaran pada APBD murni 2013. Pak Suwandi juga sudah saya minta berkoordinasi dengan Bupati Paser, Pak Ridwan Suwidi," kata politisi kelahiran Sinjai, 13 Juni 1950 ini.
Sedangkan pada pertemuan dengan masyarakat Desa Putang, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, pemerintah desa setempat meminta bantuan Mukmin Faisyal dan rombongan agar desa mereka segera memperoleh nomer register desa dari Pemkab Paser. Desa Putang merupakan desa hasil pemekaran.
Akibat belum ada nomer register desa, pemerintah desa setempat kesulitan mengusulkan anggaran pembangunan dan administrasi pemerintahan juga terhambat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mukmin Faisyal, meminta H Suwandi mengkoordinasikannya dengan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim dan Pemkab Paser, sehingga nomer register Desa Putang segera keluar.
Selain masalah nomer register desa, masyarakat Desa Putang mengharapkan bantuan Pemprov Kaltim soal irigasi pertanian, sehingga masa tanam padi mereka tak lagi bergantung pada musim hujan. Warga juga mengharapkan perbaikan badan jalan sepanjang 15 Km yang menghubungkan Desa Putang dengan sejumlah desa lainnya di Long Kali.
Sementara masyarakat Desa Bintik Tualan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser mengharapkan bantuan listrik desa dan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih.
Sedangkan di Tana Paser, Kabupaten Paser, mengemuka aspirasi soal permohonan pengangkatan guru-guru honor. Ada sekitar 250 orang guru honor yang hingga kini belum diangkat menjadi PNS.
Di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, masyarakat setempat meminta bantuan pemerintah provinsi memperbaiki ruas jalan Trans Kalimantan yang penuh lubang, sehingga sering menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Juga membantu listrik untuk penerangan jalan yang belum tersedia.
Sementara pada pertemuan dengan masyarakat Sepinggan Balikpapan, ada aspirasi permohonan bantuan dana pembangunan Masjid Al Ihlas dan Masjid Madinatul Iman. Warga juga mengharapkan pemerintah provinsi membantu perbaikan jalan Syarifudin Yoes-samping SMA Katholik.
"Insya Allah seluruh aspirasi tersebut akan kami perjuangkan agar mendapat anggaran pada APBD murni 2013 sesuai skala prioritasnya. Sedangkan yang menjadi kewenangan tingkat II akan kami koordinasikan dengan bupati/walikota setempat," kata Mukmin Faisyal.
Secara terpisah, pada masa reses tersebut, H Suwandi bertemu dengan sekelompok warga yang tengah berdemo di perusahaan tambang batu bara PT Kideco Jaya Agung.
Mereka dihadang sekitar 200 orang anggota Brimob, sehingga tak bisa masuk area kantor perusahaan. Warga menuntut perusahaan asal Korea Selatan tersebut membayar ganti lahan mereka di Km 11-13.
"Saya sempat menelepon Kapolres Paser agar warga tersebut diberi izin menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan. Kasihan mereka menunggu berjam-jam lamanya. Mestinya pemerintah setempat tak perlu menghambat penyampaikan aspirasi semacam ini. Juga tak perlu menutup-nutupi. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah mengawal demo tersebut, sehingga berjalan tertib dan damai. Tugas polisi memang bukan melarang demo, tetapi mengamankannnya," kata Suwandi. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012