Bontang (ANTARA News Kaltim) - Kemitraan Partnership Jakarta terus berupaya mendorong tata kelola sumber daya alam khususnya hutan dalam memberi penghidupan masyarakat setempat ke arah yang lebih baik.
"Sejak 2007 Kemitraan Partnership telah mendorong 42 kabupaten/kota dalam tata kelola SDA hutan yang bisa memberi penghidupan masyarakat setempat," kata Program Manajer Environment and Economic Governance Kemitraan Partnership, Hasbi Berliani, di Bontang, Kamis.
Menurut dia, selama ini hutan habis tetapi masyarakat miskin dan yang melatari adalah penguasaan investasi skala besar di masa lalu yang masih menyisakan permasalahan kerusakan hutan.
Saat ini, ujarnya, lebih dari 50 persen kondisi hutan rusak, dan juga menyisakan persoalan-persoalan sosial, konflik lahan atau batas yang kian meruncing.
Ia mengatakan, terdapat 19.400 desa yang berada di kawasan dalam hutan, perbatasan dan sekitar hutan.
"Status desa tidak jelas karena ada di dalam, batas, luar dan sekitar hutan dan mereka hidup dengan SDA Hutan," ujar Hasbi.
Dia menyebutkan masyarakat sekitar hutan tersebut tidak ada basis legal dan kini patut disyukuri sejak tahun 2007 telah keluar PP Nomor 6 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, seluruh kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan.
"Poin penting PP salah satunya mengatur kesempatan atau akses masyarakat untuk kelola hutan secara legal dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) selama 35 tahun dan bisa memperpanjang," kata Hasbi.
Dia sebutkan sebanyak 10,2 juta penduduk miskin dari 40 juta penduduk miskin ada di sekitar hutan yang layak untuk ditingkatkan penghidupannya.
"Secara legal memang telah ada aturannya, tetapi implementasinya tidak mulus. Padahal pemerintah telah menetapkan 2,5 juta ha ditetapkan areal hutan kemasyarakatan dan hutan desa dengan target pertahun sebanyak 10 persen," kata Hasbi.
Kemitraan Partnership menggandeng LSM lokal untuk mendorong akses mengelola hutan yang hasilnya meningkatkan pendapatan atau penghidupan masyarakat sekitar hutan.
Mitra lokal di Kalimantan yakni Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) mengandeng LSM lokal lainnya sudah berhasil fasilitasi HKM dan hutan desa di Kaltim, Kalteng, dan Kalsel.
"Contoh sukses KBCF dan Bikal di antaranya di Kandolo Kutim untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan budidaya aren. Tetapi saat ini seiring penertiban Balai Taman Nasional Kutai ada larangan masuk untuk pendampingan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Sejak 2007 Kemitraan Partnership telah mendorong 42 kabupaten/kota dalam tata kelola SDA hutan yang bisa memberi penghidupan masyarakat setempat," kata Program Manajer Environment and Economic Governance Kemitraan Partnership, Hasbi Berliani, di Bontang, Kamis.
Menurut dia, selama ini hutan habis tetapi masyarakat miskin dan yang melatari adalah penguasaan investasi skala besar di masa lalu yang masih menyisakan permasalahan kerusakan hutan.
Saat ini, ujarnya, lebih dari 50 persen kondisi hutan rusak, dan juga menyisakan persoalan-persoalan sosial, konflik lahan atau batas yang kian meruncing.
Ia mengatakan, terdapat 19.400 desa yang berada di kawasan dalam hutan, perbatasan dan sekitar hutan.
"Status desa tidak jelas karena ada di dalam, batas, luar dan sekitar hutan dan mereka hidup dengan SDA Hutan," ujar Hasbi.
Dia menyebutkan masyarakat sekitar hutan tersebut tidak ada basis legal dan kini patut disyukuri sejak tahun 2007 telah keluar PP Nomor 6 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, seluruh kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan.
"Poin penting PP salah satunya mengatur kesempatan atau akses masyarakat untuk kelola hutan secara legal dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) selama 35 tahun dan bisa memperpanjang," kata Hasbi.
Dia sebutkan sebanyak 10,2 juta penduduk miskin dari 40 juta penduduk miskin ada di sekitar hutan yang layak untuk ditingkatkan penghidupannya.
"Secara legal memang telah ada aturannya, tetapi implementasinya tidak mulus. Padahal pemerintah telah menetapkan 2,5 juta ha ditetapkan areal hutan kemasyarakatan dan hutan desa dengan target pertahun sebanyak 10 persen," kata Hasbi.
Kemitraan Partnership menggandeng LSM lokal untuk mendorong akses mengelola hutan yang hasilnya meningkatkan pendapatan atau penghidupan masyarakat sekitar hutan.
Mitra lokal di Kalimantan yakni Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) mengandeng LSM lokal lainnya sudah berhasil fasilitasi HKM dan hutan desa di Kaltim, Kalteng, dan Kalsel.
"Contoh sukses KBCF dan Bikal di antaranya di Kandolo Kutim untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan budidaya aren. Tetapi saat ini seiring penertiban Balai Taman Nasional Kutai ada larangan masuk untuk pendampingan," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012