Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tuntutan kekurangan bonus prestasi atlet Kalimantan Timur pada PON 2016 di Jawa Barat hingga saat ini masih belum ada kejelasan, setelah pemerintah provinsi tidak mengalokasikan anggaran pada APBD 2018.
Wakil Ketua Forum Solidaritas Pelatih, Atlet dan Manager Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Senin, mengatakan, pertemuan yang pernah dilakukan para atlet dan pelatih dengan Pemprov dan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu tidak ada artinya, karena ternyata tidak ada solusi untuk melunasi kekurangan bonus.
Baik DPRD maupun Pemprov Kaltim sejak awal sudah mengabaikan tuntutan para atlet dan pelatih terkait kekurangan bonus PON 2016 senilai lebih kurang Rp14 miliar dengan tidak mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan 2017.
"Kalau sekarang di APBD murni tahun 2018 tidak dianggarkan lagi, berarti kami hanya diberi janji," tegas Sugeng.
Saat ini, lanjutnya, para atlet dan pelatih tetap menginginkan ada kejelasan soal kekurangan bonus yang baru dibayarkan sebesar Rp200 juta untuk peraih medali emas.
Padahal, setelah pertemuan dengan pejabat Kemenpora di Jakarta beberapa waktu lalu, Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Provinsi Rusmadi berjanji akan tetap berkomitmen memberikan bonus kepada atlet Kaltim yang berprestasi pada PON 2016.
Akab tetapi, pembayaran bonus tersebut masih harus diformulasikan sesuai dengan kondisi keuangan Pemprov Kaltim.
Menurut Sugeng, pihaknya bertanggung jawab mengawal proses pencairan kekurangan bonus agar tidak luput lagi di APBD Kaltim, setelah dalam APBD Perubahan 2017 lepas.
"Kita mempertanyakan kepada pemprov kesiapannya bagaimana? Kami tidak mau tahu bahasa bonus dikemas dalam dana pembinaan prestasi pasca-PON 2016, karena yang penting buat kami para atlet dan pelatih menerima pada 2018," tambahnya.
Pihaknya hanya menginginkan bonus tersebut bisa segera diterima atlet paling lambat tahun 2018 dan mendesak Pemprov maupun DPRD Kaltim menganggarkan kekurangan bonus pada APBD 2018.
"Kami meminta pemprov dan DPRD menganggarkan kekurangan bonus yang dijanjikan gubernur. Kami gak peduli nomenklaturnya bagaimana. Kami berharap banyak ini segera terealisasi. Kami minta komitmennya, masuk dalam APBD 2018," tutur Sugeng.
Sugeng menambahkan para atlet dan pelatih tidak segan untuk kembali melakukan aksi protes apabila bonus itu tak kunjung cair.
"Kita belum mendengar apakah ini masuk dalam APBD murni, kami tidak ingin berandai-andai. Kami tetap akan mekukan aksi apabila aspirasi ini tidak ditampung pemerintah daerah. Ya kita tunggu sampai ada kepastian, jangan sampai ini mempengaruhi semangat atlet Kaltim membela daerah dan berprestasi untuk daerah," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Wakil Ketua Forum Solidaritas Pelatih, Atlet dan Manager Kaltim Sugeng Mochdar di Samarinda, Senin, mengatakan, pertemuan yang pernah dilakukan para atlet dan pelatih dengan Pemprov dan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu tidak ada artinya, karena ternyata tidak ada solusi untuk melunasi kekurangan bonus.
Baik DPRD maupun Pemprov Kaltim sejak awal sudah mengabaikan tuntutan para atlet dan pelatih terkait kekurangan bonus PON 2016 senilai lebih kurang Rp14 miliar dengan tidak mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan 2017.
"Kalau sekarang di APBD murni tahun 2018 tidak dianggarkan lagi, berarti kami hanya diberi janji," tegas Sugeng.
Saat ini, lanjutnya, para atlet dan pelatih tetap menginginkan ada kejelasan soal kekurangan bonus yang baru dibayarkan sebesar Rp200 juta untuk peraih medali emas.
Padahal, setelah pertemuan dengan pejabat Kemenpora di Jakarta beberapa waktu lalu, Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Provinsi Rusmadi berjanji akan tetap berkomitmen memberikan bonus kepada atlet Kaltim yang berprestasi pada PON 2016.
Akab tetapi, pembayaran bonus tersebut masih harus diformulasikan sesuai dengan kondisi keuangan Pemprov Kaltim.
Menurut Sugeng, pihaknya bertanggung jawab mengawal proses pencairan kekurangan bonus agar tidak luput lagi di APBD Kaltim, setelah dalam APBD Perubahan 2017 lepas.
"Kita mempertanyakan kepada pemprov kesiapannya bagaimana? Kami tidak mau tahu bahasa bonus dikemas dalam dana pembinaan prestasi pasca-PON 2016, karena yang penting buat kami para atlet dan pelatih menerima pada 2018," tambahnya.
Pihaknya hanya menginginkan bonus tersebut bisa segera diterima atlet paling lambat tahun 2018 dan mendesak Pemprov maupun DPRD Kaltim menganggarkan kekurangan bonus pada APBD 2018.
"Kami meminta pemprov dan DPRD menganggarkan kekurangan bonus yang dijanjikan gubernur. Kami gak peduli nomenklaturnya bagaimana. Kami berharap banyak ini segera terealisasi. Kami minta komitmennya, masuk dalam APBD 2018," tutur Sugeng.
Sugeng menambahkan para atlet dan pelatih tidak segan untuk kembali melakukan aksi protes apabila bonus itu tak kunjung cair.
"Kita belum mendengar apakah ini masuk dalam APBD murni, kami tidak ingin berandai-andai. Kami tetap akan mekukan aksi apabila aspirasi ini tidak ditampung pemerintah daerah. Ya kita tunggu sampai ada kepastian, jangan sampai ini mempengaruhi semangat atlet Kaltim membela daerah dan berprestasi untuk daerah," tegasnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017