Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kementerian Keuangan melalui perwakilannya di Provinsi Kalimantan Timur, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait membuka ruang khusus untuk bertukar informasi sistem laporan keuangan, mengingat setiap tahun laporan dan pengelolaan keuangan selalu telat.
"Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait pada 7 Juni lalu, pengiriman data kontrak yang terlambat sebanyak 44 persen dari 1.687 kontrak tahun 2017," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Midden Sihombing di Samarinda, Rabu.
Ruang sebagai tukar informasi tersebut diperuntukkan bagi semua pengelola laporan keuangan, agar masing-masing pihak bisa mengutarakan permasalahannya kemudian bagi yang sudah bisa menuntaskan dapat memberi saran bagi yang belum, begitu pula sebaliknya sehingga dalam satu ruang tersebut akan saling melengkapi.
Ruang konsultasi yang dimaksud Midden adalah ruang yang bisa melakukan pertemuan secara langsung, maupun tidak langsung dengan melalui media sosial (medsos) guna mencari solusi terbaik, sehingga kualitas laporan keuangan bisa meningkat.
Ruang konsultasi laporan keuangan perlu dibuka dan aktif dimanfaatkan karena alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Kaltim dan Kaltara dari APBN 2017 sebesar Rp13,6 triliun bagi 47 K/L yang berjumlah 634 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), namun laporan keuangan dan laporan kontraknya masih rendah.
Selain mendorong pihak terkait membuka ruang konsultasi laporan keuangan, pihaknya juga memfasilitasi bimbingan teknis kepada kantor wilayah dan satuan kerja guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan.
Ia menegaskan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baik di Kaltim maupun Kaltara telah berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi K/L di daerah.
"Khusus bagi Satker yang memerlukan bimtek dari kami dan KPPN namun dalam DIPA tidak tersedia anggaran untuk narasumber, dapat mengajukan permohonan bimtek dan tidak perlu membayar narasumber karena ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan," ucap Midden.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak terkait pada 7 Juni lalu, pengiriman data kontrak yang terlambat sebanyak 44 persen dari 1.687 kontrak tahun 2017," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Midden Sihombing di Samarinda, Rabu.
Ruang sebagai tukar informasi tersebut diperuntukkan bagi semua pengelola laporan keuangan, agar masing-masing pihak bisa mengutarakan permasalahannya kemudian bagi yang sudah bisa menuntaskan dapat memberi saran bagi yang belum, begitu pula sebaliknya sehingga dalam satu ruang tersebut akan saling melengkapi.
Ruang konsultasi yang dimaksud Midden adalah ruang yang bisa melakukan pertemuan secara langsung, maupun tidak langsung dengan melalui media sosial (medsos) guna mencari solusi terbaik, sehingga kualitas laporan keuangan bisa meningkat.
Ruang konsultasi laporan keuangan perlu dibuka dan aktif dimanfaatkan karena alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Kaltim dan Kaltara dari APBN 2017 sebesar Rp13,6 triliun bagi 47 K/L yang berjumlah 634 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), namun laporan keuangan dan laporan kontraknya masih rendah.
Selain mendorong pihak terkait membuka ruang konsultasi laporan keuangan, pihaknya juga memfasilitasi bimbingan teknis kepada kantor wilayah dan satuan kerja guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan.
Ia menegaskan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baik di Kaltim maupun Kaltara telah berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi K/L di daerah.
"Khusus bagi Satker yang memerlukan bimtek dari kami dan KPPN namun dalam DIPA tidak tersedia anggaran untuk narasumber, dapat mengajukan permohonan bimtek dan tidak perlu membayar narasumber karena ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan," ucap Midden.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017