Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTR) menggelar sosialisasi dan pelatihan desa dalam jaringan atau daring di Kabupaten Paser.
Pelatihan yang diadakan di Hotel Sadurengas, Tanah Grogot pada Jumat itu, diikuti 30 desa dari Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelatihan daring yang digelar sehari itu, dibuka Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi dan dihadiri Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan Latihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PTDR, M Nurdin.
Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan Latihan dan Informasi Kemendes PTDR M Nurdi mengatakan, desa daring dibuat agar pemerintah dapat mengetahui informasi pembangunan desa melalui portal yang telah diberikan.
Pemerintah lanjut Nurdin, perlu mengetahui informasi penggunaan dana desa, karena anggaran yang sudah diberikan cukup besar sehingga melalui program desa daring itulah pemerintah dapat mengetahui penggunaan dana masing-masing desa.
"Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk desa di Indonesia dan pada 2016 sebanyak Rp46 triliun kemudian tahun ini sebanyak Rp60 triliun. Sedangkan pada 2018, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp120 triliun untuk desa," terang Nurdin.
Pada 2016 lanjut ia, sebanyak 800 desa telah diberikan portal desa daring dan pada 2017, pemerintah berencana untuk memberikan portal tersebut ke 1.500 desa di Indonesia.
"Ada 74 ribu desa di Indonesia. Sebenarnya, semua desa itu sudah kami siapkan portal desa daring. Tapi yang akan pemerintah berikan yakni yang sudah diberikan pelatihan dan sosialisasinya. Karena pemerintah tidak mau portal ini disalahgunakan," jelas Nurdin.
Oleh karena itu tambah Nurdin, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi dan maupun pemerintah kabupaten dan kota, melalui instansi terkait, dapat memberikan pelatihan kepada desa di tiap daerah.
"Karena anggaran pemerintah pusat terbatas untuk memberikan pelatihan sehingga kami meminta pemprov dan pemkab memberikan pelatihan terlebih dahulu penggunaan desa daring itu. Kalau desa sudah diberikan pelatihan dan siap, pemerintah akan memberikan portal desa daring itu beserta nama pengguna dan kata kuncinya," tutur Nurdin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya menyatakan, dari 30 desa yang mengikuti pelatihan daring tersbeut, sebanyak 20 desa dari Kabupaten Paser dan 10 berasal dari Penajam Paser Utara.
"Dari 30 desa yang mengikuti pelatihan daring itu, sebanyak 20 desa berasal dari Kabupaten Paser dan 10 desa dari Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Katsul Wijaya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Pelatihan yang diadakan di Hotel Sadurengas, Tanah Grogot pada Jumat itu, diikuti 30 desa dari Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelatihan daring yang digelar sehari itu, dibuka Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi dan dihadiri Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan Latihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PTDR, M Nurdin.
Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan Latihan dan Informasi Kemendes PTDR M Nurdi mengatakan, desa daring dibuat agar pemerintah dapat mengetahui informasi pembangunan desa melalui portal yang telah diberikan.
Pemerintah lanjut Nurdin, perlu mengetahui informasi penggunaan dana desa, karena anggaran yang sudah diberikan cukup besar sehingga melalui program desa daring itulah pemerintah dapat mengetahui penggunaan dana masing-masing desa.
"Pada 2015, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk desa di Indonesia dan pada 2016 sebanyak Rp46 triliun kemudian tahun ini sebanyak Rp60 triliun. Sedangkan pada 2018, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp120 triliun untuk desa," terang Nurdin.
Pada 2016 lanjut ia, sebanyak 800 desa telah diberikan portal desa daring dan pada 2017, pemerintah berencana untuk memberikan portal tersebut ke 1.500 desa di Indonesia.
"Ada 74 ribu desa di Indonesia. Sebenarnya, semua desa itu sudah kami siapkan portal desa daring. Tapi yang akan pemerintah berikan yakni yang sudah diberikan pelatihan dan sosialisasinya. Karena pemerintah tidak mau portal ini disalahgunakan," jelas Nurdin.
Oleh karena itu tambah Nurdin, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi dan maupun pemerintah kabupaten dan kota, melalui instansi terkait, dapat memberikan pelatihan kepada desa di tiap daerah.
"Karena anggaran pemerintah pusat terbatas untuk memberikan pelatihan sehingga kami meminta pemprov dan pemkab memberikan pelatihan terlebih dahulu penggunaan desa daring itu. Kalau desa sudah diberikan pelatihan dan siap, pemerintah akan memberikan portal desa daring itu beserta nama pengguna dan kata kuncinya," tutur Nurdin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya menyatakan, dari 30 desa yang mengikuti pelatihan daring tersbeut, sebanyak 20 desa dari Kabupaten Paser dan 10 berasal dari Penajam Paser Utara.
"Dari 30 desa yang mengikuti pelatihan daring itu, sebanyak 20 desa berasal dari Kabupaten Paser dan 10 desa dari Kabupaten Penajam Paser Utara," kata Katsul Wijaya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017