Samarinda (ANTARA Kaltim)- Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Mohammad Tahrir mengharapkan dewan kota Samarinda segera membentuk panitia khusus menindak lanjuti krisis keuangan yang saat ini menerpa Ibukota Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Apalagi dikatakan Tahrir di Samarinda, Selasa, Pemerintah Kota Samarinda masih menanggung sejumlah utang mencapai ratusan miliar rupiah untuk sejumlah proyek infrastruktur yang belum terbayarkan sejak tahun 2013 silam.
"Dua tahun terakhir APBD kota Samarinda terus mengalami penurunan, sehingga berdampak pada sejumlah program yang harus diefesienkan dan parahnya Samarinda masih menanggung utang yang cukup banyak, "katanya.
Menurut Tahrir pansus bentukan lembaga legislatif Kota Samarinda tersebut arahnya hanya mencari informasi yang valid terkait dengan utang-piutang Pemkot Samarinda.
Pasalnya sejumlah anggota DPRD Kota Samarinda ini sebagian besar masih baru menjabat dan belum tau persis persoalan defisit anggaran Pemkot Samarinda yang sudah terjadi sejak tahun 2013.
"Kami juga belum tahu kenapa utangvpemkot di tahun 2013-2014 juga belum terbayarkan hingga saat ini,"katanya.
Diketahui APBD Kota Samarinda juga terkena imbas dari krisis keuangan nasional, APBD Kota Samarinda tahun 2016 yang masih senilai Rp3,2 triliun dan pada tahun 2017 menurun lagi menjadi Rp1,7 triliun.
Tahrir mengatakan dengan nilai anggaran yang terus menyusut dan ditambah dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah utang, maka praktis tahun ini tidak ada program pembangunan dengan skala besar.
Padahal dalam setiap aspirasi ke sejumlah masyarakat, banyak usulan yang disampaikan kepada anggota Dewan Samarinda terkait dengan permintaan dan pembenahan sejumlah infrastruktur.
"Ini tahun yang sulit bagi kami, satu sisi kami harus menjaga kontituen dengan menampung aspirasi mereka, namun di sisi lain kami juga tidak bisa memperjuangkan karena anggaran yang terbatas,"tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Apalagi dikatakan Tahrir di Samarinda, Selasa, Pemerintah Kota Samarinda masih menanggung sejumlah utang mencapai ratusan miliar rupiah untuk sejumlah proyek infrastruktur yang belum terbayarkan sejak tahun 2013 silam.
"Dua tahun terakhir APBD kota Samarinda terus mengalami penurunan, sehingga berdampak pada sejumlah program yang harus diefesienkan dan parahnya Samarinda masih menanggung utang yang cukup banyak, "katanya.
Menurut Tahrir pansus bentukan lembaga legislatif Kota Samarinda tersebut arahnya hanya mencari informasi yang valid terkait dengan utang-piutang Pemkot Samarinda.
Pasalnya sejumlah anggota DPRD Kota Samarinda ini sebagian besar masih baru menjabat dan belum tau persis persoalan defisit anggaran Pemkot Samarinda yang sudah terjadi sejak tahun 2013.
"Kami juga belum tahu kenapa utangvpemkot di tahun 2013-2014 juga belum terbayarkan hingga saat ini,"katanya.
Diketahui APBD Kota Samarinda juga terkena imbas dari krisis keuangan nasional, APBD Kota Samarinda tahun 2016 yang masih senilai Rp3,2 triliun dan pada tahun 2017 menurun lagi menjadi Rp1,7 triliun.
Tahrir mengatakan dengan nilai anggaran yang terus menyusut dan ditambah dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah utang, maka praktis tahun ini tidak ada program pembangunan dengan skala besar.
Padahal dalam setiap aspirasi ke sejumlah masyarakat, banyak usulan yang disampaikan kepada anggota Dewan Samarinda terkait dengan permintaan dan pembenahan sejumlah infrastruktur.
"Ini tahun yang sulit bagi kami, satu sisi kami harus menjaga kontituen dengan menampung aspirasi mereka, namun di sisi lain kami juga tidak bisa memperjuangkan karena anggaran yang terbatas,"tegasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017