Samarinda (ANTARA kaltim) - Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim 2016 telah disahkan pada rapat paripurna DPRD Kaltim beberapa waktu lalu, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim menggelar rapat perdana guna membahas rancangan KUA-PPAS APBD Kaltim 2017, Senin (31/10).
Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry P. Tandi Payung mengatakan intinya agenda rapat hari ini ada dua hal. Pertama menyepakati jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2017, dan yang kedua membahas tentang gambaran pendapatan daerah.
Ditambahkannya, mengingat sudah menjelang akhir tahun maka Banggar maupun TAPD Kaltim akan melakukan rapat secara intensif guna membahas APBD 2017. Kendati demikian, tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku diantaranya menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI yang terbaru.
"Belajar dari masa lalu, jangan sampai belanja menyesuaikan pendapatan seharusnya pendapatan dulu baru disesuaikan dengan belanja. Kalau dulu dapat dimaklumi karena memang kewajiban daerah untuk menyelesaikan sejumlah program salah satunya pembangunan infrastruktur tahun jamak," ujar Henry didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi, dan sejumlah anggota Banggar seperti Dahri Yasin, Syafruddin, Yahya Anja, Selamet Ari Wibowo, Agus Suwandi, Suterisno Toha, Ali Hamdi, Zain Taufik Nurrohman, serta lainnya.
Henry menjelaskan, pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program terkait peningkatan pendapatan daerah bisa digali semaksimal mungkin termasuk diantaranya bagaimana memperjuangkan agar bantuan anggaran dari pusat seperti DAU dan sejenisnya bisa mencapai angka terbaik.
Peningkatan pendapatan daerah sangat penting dalam rangka menyelesaikan sejumlah program pembangunan dalam arti luas khususnya bidang infrastruktur terlebih yang berkaitan dengan sarana dan prasarana publik dan berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak.
Pihaknya, menyadari bahwa dampak dari penurunan pendapatan khususnya di bidang dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat masih terasa di tahun depan.
"Oleh sebab itu sangat penting sekiranya memaksimalkan seluruh potensi daerah termasuk perusda dalam memberikan kontribusi ke daerah," ucap Henry pada rapat yang juga dihadiri Asisten II Setda Kaltim Ichwansyah, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain, Kadispenda Kaltim Ismiati, Kepala Inspektur Kaltim Sa’aduddin, Karo Keuangan Kaltim Fadliansyah, Karo Bangda Kaltim Suwaino, dan lainnya.(Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry P. Tandi Payung mengatakan intinya agenda rapat hari ini ada dua hal. Pertama menyepakati jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2017, dan yang kedua membahas tentang gambaran pendapatan daerah.
Ditambahkannya, mengingat sudah menjelang akhir tahun maka Banggar maupun TAPD Kaltim akan melakukan rapat secara intensif guna membahas APBD 2017. Kendati demikian, tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku diantaranya menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI yang terbaru.
"Belajar dari masa lalu, jangan sampai belanja menyesuaikan pendapatan seharusnya pendapatan dulu baru disesuaikan dengan belanja. Kalau dulu dapat dimaklumi karena memang kewajiban daerah untuk menyelesaikan sejumlah program salah satunya pembangunan infrastruktur tahun jamak," ujar Henry didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi, dan sejumlah anggota Banggar seperti Dahri Yasin, Syafruddin, Yahya Anja, Selamet Ari Wibowo, Agus Suwandi, Suterisno Toha, Ali Hamdi, Zain Taufik Nurrohman, serta lainnya.
Henry menjelaskan, pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program terkait peningkatan pendapatan daerah bisa digali semaksimal mungkin termasuk diantaranya bagaimana memperjuangkan agar bantuan anggaran dari pusat seperti DAU dan sejenisnya bisa mencapai angka terbaik.
Peningkatan pendapatan daerah sangat penting dalam rangka menyelesaikan sejumlah program pembangunan dalam arti luas khususnya bidang infrastruktur terlebih yang berkaitan dengan sarana dan prasarana publik dan berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak.
Pihaknya, menyadari bahwa dampak dari penurunan pendapatan khususnya di bidang dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat masih terasa di tahun depan.
"Oleh sebab itu sangat penting sekiranya memaksimalkan seluruh potensi daerah termasuk perusda dalam memberikan kontribusi ke daerah," ucap Henry pada rapat yang juga dihadiri Asisten II Setda Kaltim Ichwansyah, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain, Kadispenda Kaltim Ismiati, Kepala Inspektur Kaltim Sa’aduddin, Karo Keuangan Kaltim Fadliansyah, Karo Bangda Kaltim Suwaino, dan lainnya.(Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016