Jakarta (ANTARA Kaltim) - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan Pengutan Liar (pungli) yang kini masih banyak di jumpai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah, oleh karena itu presiden mengajak seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini, dengan operasi pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.
"Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,"jelas Mukmin Faisyal, usai mengikuti Rapat Koordinasi gubernur se Indonesia dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).
Selai itu, kata Mukmin Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit, masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin. Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.
"Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,"katanya.
Mukmin mengatakan, apa yang di sampaikan presiden Joko Widodo dalam rakor gubernur se Indonesia, nantinya juga Pemprov Kaltim akan melakukan hal yang sama yaitu mengundang seluruh bupati dan walikota untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli.
"Rakor dengan seluruh buoti dan walikota harus mesti dilakukan, karena pungli hampir terjadi pada semua instansi, dengan begitu para kepala daerah mengerti tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam komitmen memberantas pungli di daerah,"tegas Mukmin.
Rakor gubernur se Indonesia dengan presiden Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, jajaran kabinet kerja, serta hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo.(Humas Prov Kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah, oleh karena itu presiden mengajak seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini, dengan operasi pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.
"Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,"jelas Mukmin Faisyal, usai mengikuti Rapat Koordinasi gubernur se Indonesia dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).
Selai itu, kata Mukmin Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit, masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin. Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.
"Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,"katanya.
Mukmin mengatakan, apa yang di sampaikan presiden Joko Widodo dalam rakor gubernur se Indonesia, nantinya juga Pemprov Kaltim akan melakukan hal yang sama yaitu mengundang seluruh bupati dan walikota untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli.
"Rakor dengan seluruh buoti dan walikota harus mesti dilakukan, karena pungli hampir terjadi pada semua instansi, dengan begitu para kepala daerah mengerti tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam komitmen memberantas pungli di daerah,"tegas Mukmin.
Rakor gubernur se Indonesia dengan presiden Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, jajaran kabinet kerja, serta hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo.(Humas Prov Kaltim/mar)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016