Samarinda (ANTARA Kaltim) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim terus mendorong kepada akseptor untuk menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam ber KB.
“Minat masyarakat menggunakan alat kontrasepsi MKJP berupa Implan, IUD dan MOP masih rendah hanya 13 persen , sedangkan non MKJP 87 persen. padahal pengetahuan masyarakat tentang KB mencapai 98,5 persen tapi yang mau berubah prilakunya hanya 54,1 persen,â€kata Kabid Latbang BKKBN Kaltim, HN Chasrunsyah mewakili Kepala BKKBN Kaltim saat membuka Pelatihan Medis Teknis CTU Bagi Bidan di Samarinda, Selasa (15/3).
Menurutnya berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 di Kaltim mengalami stagnan belum memberikan kontribusi penurunan terhadap angka kelahiran (TFR), padahal peserta KB baru mengalami peningkatan yakni 6,8 juta pertahun, tetapi tidak mampu meningkatkan CPR secara signifikan.
Selanjutnya berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara nasional masih tinggi mencapai 1,49 persen. Sementara di Provinsi Kaltim LPP lebih tinggi yakni mencapai 3,82 persen meskipun hal itu dipengaruhi oleh tingginya migrasi dari daerah lain.
“Tingginya LPP Kaltim 3,82 persen di antaranya dari kelahiran hanya 1,2 persen jauh dibawah rata-rata nasional , namun yang lebih tinggi diakibatkan migrasi mencapai 2,6 persen. Oleh karena itu perlunya dilakukan berbagai upaya untuk menekan LPP,â€katanya.
Chasrunsyah menjelaskan salah satu upaya menekan angka kelahiran (TFR) yakni dengan mensosialisasikan program-program, memberikan pelatihan dan meningkatkan pelayanan KB kepada para dokter dan bidan serta meningkatkan kerjasama dengan pihak rumah sakit , Puskesmas maupun klinik-klinik KB.
Dikatakannya melihat berbagai perubahan lingkungan strategis dimana terdapat perbedaan masing-masing daerah, entunya banyak informasi program terkini belum menyentuh para tenaga medis dalam hal ini bidan terhadap permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan Diklat CTU bagi para bidan.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pelayanan KB kontrasepsi terkini,†kata Chasrunsyah.
Sementara itu panitia pelaksana Nusantara SE mengatakan pelatihan medis teknis CTU rencananya digelar sebanyak lima angkatan. Angkatan pertama berjumlah 16 orang. Mereka selain mendapatkan pelatihan secara teori juga praktek di Rumah Sakit Bersalin Ria Kencana PKBI Samarinda.
“Kami berharap Diklat ini dapat menambah wawasan bagi para bidan serta dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada para akseptor, terutama mendorong penggunaan alat kontrasepsi MKJP,†ujar Nusantara.(*).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
“Minat masyarakat menggunakan alat kontrasepsi MKJP berupa Implan, IUD dan MOP masih rendah hanya 13 persen , sedangkan non MKJP 87 persen. padahal pengetahuan masyarakat tentang KB mencapai 98,5 persen tapi yang mau berubah prilakunya hanya 54,1 persen,â€kata Kabid Latbang BKKBN Kaltim, HN Chasrunsyah mewakili Kepala BKKBN Kaltim saat membuka Pelatihan Medis Teknis CTU Bagi Bidan di Samarinda, Selasa (15/3).
Menurutnya berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 di Kaltim mengalami stagnan belum memberikan kontribusi penurunan terhadap angka kelahiran (TFR), padahal peserta KB baru mengalami peningkatan yakni 6,8 juta pertahun, tetapi tidak mampu meningkatkan CPR secara signifikan.
Selanjutnya berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara nasional masih tinggi mencapai 1,49 persen. Sementara di Provinsi Kaltim LPP lebih tinggi yakni mencapai 3,82 persen meskipun hal itu dipengaruhi oleh tingginya migrasi dari daerah lain.
“Tingginya LPP Kaltim 3,82 persen di antaranya dari kelahiran hanya 1,2 persen jauh dibawah rata-rata nasional , namun yang lebih tinggi diakibatkan migrasi mencapai 2,6 persen. Oleh karena itu perlunya dilakukan berbagai upaya untuk menekan LPP,â€katanya.
Chasrunsyah menjelaskan salah satu upaya menekan angka kelahiran (TFR) yakni dengan mensosialisasikan program-program, memberikan pelatihan dan meningkatkan pelayanan KB kepada para dokter dan bidan serta meningkatkan kerjasama dengan pihak rumah sakit , Puskesmas maupun klinik-klinik KB.
Dikatakannya melihat berbagai perubahan lingkungan strategis dimana terdapat perbedaan masing-masing daerah, entunya banyak informasi program terkini belum menyentuh para tenaga medis dalam hal ini bidan terhadap permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan Diklat CTU bagi para bidan.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pelayanan KB kontrasepsi terkini,†kata Chasrunsyah.
Sementara itu panitia pelaksana Nusantara SE mengatakan pelatihan medis teknis CTU rencananya digelar sebanyak lima angkatan. Angkatan pertama berjumlah 16 orang. Mereka selain mendapatkan pelatihan secara teori juga praktek di Rumah Sakit Bersalin Ria Kencana PKBI Samarinda.
“Kami berharap Diklat ini dapat menambah wawasan bagi para bidan serta dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada para akseptor, terutama mendorong penggunaan alat kontrasepsi MKJP,†ujar Nusantara.(*).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016