Musrenbang Harus Prioritas Pelayanan Publik

Jakarta (ANTARA Kaltim) -  Pemerintah daerah harus bisa meyakinkan pemerintah pusat saat mengajukan usulan pembangunan. Presentasi yang didukung data akurat, alasan kuat, serta komunikasi intens diperlukan agar usulan bisa terakomodasi dalam APBN.

“Tentunya kita juga akan melihat kembali program-program yang prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan pelayanan pada masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan TP yang diwawancarai di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Hotel Grand Sahid Jakarta. beberapa waktu lalu.

Selain Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan sejumlah gubernur, bupati dan walikota se-Kalimantan, sejumlah kepala Bappeda dan SKPD terkait hadir dalam acara ini. 

Menurut Henry, mengacu pada pernyataan Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang membuka Musrenbang Regional Kalimantan 2017 ini, Kaltim juga harus bercermin pada kondisi APBN dan APBD yang mengalami penurunan. 

Meski begitu ia menggarisbawahi, penggunaan anggaran tentu harus tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi serta misi gubernur, termasuk rencana kerja 5 tahun. 

“Tidak boleh ada perubahan mendasar yang mengakibatkan terbengkalainya pemenuhan kebutuhan dasar. Yakni pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Soal efektivitas penggunaan anggaran, Henry sepakat dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang menyatakan reformasi pengelolaan anggaran di pemerintah daerah harus dikedepankan.

Yakni uang mengikuti program, mengurangi belanja tidak produktif, menghemat belanja langsung yang memprioritaskan pada pelayanan publik, dan moratorium belanja modal yang tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Semisal membangun gedung perkantoran pemerintah atau pembelian kendaraan dinas. 

“Saya sepakat dengan efektivitas anggaran. Anggaran harus dikelola akuntabel, efisien dan mengedepankan azas prioritas,” kata Henry.

Soal Musrenbang Regional kali ini, menurut Henry ini adalah diskusi yang bersifat final. Dimulai dari tingkat RT, sampai pusat. Hanya dalam pelaksanaan harus melibatkan dan mendapat pengarahan dari pemerintah pusat sehingga usulan yang dihasilkan bersesuaian dengan program pemerintah pusat.

Untuk tahun 2017, dalam Musrenbang regional di atas pemerintah Kalimantan se-Kalimantan mengusulkan ratusan program dengan rencana anggaran lebih dari Rp 100 triliun.

Program-program tersebut terangkum dalam lima hal, yakni fokus konektivitas yang meliputi pembangunan jembatan dan jalan lintas Kalimantan, pelabuhan, bandara dan jaringan kereta api. 

Selanjutnya fokus kedaulatan pangan. Meliputi sarana-prasarana pertanian, infrastruktur pengairan/irigasi, pencetakan sawah, dan kelembagaan penyuluh pertanian.

Seterusnya fokus kedaulatan energi yang meliputi penambahan kuota BBM, penyediaan bahan bakar bersubsidi bagi petani daerah perbatasan dan nelayan, pembungunan pembangkit listrik dan pengembangan energi terbarukan.

Dua fokus kegiatan terakhir adalah fokus kemaritiman dan perbatasan, serta fokus pada program industri pariwisata. (Humas DPRD Kaltim/adv)