Samarinda (ANTARA Kaltim) - Banggar DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov DKI Jakarta untuk menggali dan menyerap informasi mengenai mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran.
Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS di Samarinda, Rabu, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kini menerapkan sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparansi dalam penggunaan anggaran.
Ia mengatakan kunjungan yang dilaksanakan, Rabu (16/12) tersebut, tim Banggar DPRD Kaltim diterima Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda DKI Jakarta Tulus Ludyo Setiawan dan sejumlah pejabat Bappeda DKI lainnya. Pertemuan digelar di ruang rapat Bappeda DKI.
Syahrun menuturkan alasan kunjungan kerja ke Pemprov DKI tersebut, dengan fakta APBD DKI besarnya hingga 7 kali lipat dibanding Kaltim.
Ia mengatakan, Banggar DPRD Kaltim merasa perlu untuk mengetahui dan menyerap informasi bagaimana Pemprov DKI merencanakan, menyusun dan melaksanakan program yang masuk dalam APBD.
"Ada beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan sehingga ada masukan terkait perencanaan dan penyusunan anggaran. Sehingga ke depan baik itu program dan kegiatan yang terangkum pada APBD Kaltim dapat terlaksana sebagaimana mestinya," ucap syahrun.
Dihubungi terpisah, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda DKI Jakarta Tulus Ludyo Setiawan menjelaskan bahwa sistem perencanaan dan penyusunan anggaran Pemprov DKI saat ini dalam proses menerapkan sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparasi dalam penggunaan anggaran.
"Mulai tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem elektronik dalam setiap kegiatan Musrenbag tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Di dalamnya terdapat usulan kegiatan dari tingkat berjenjang yang sudah diverifikasi dan dibawa ke musrenbang,"ucap Tulus.
Ia melanjutkan, usulan kegiatan yang sudah dibahas ke musrenbang kecamatan, tak hanya diverfikasi ulang.
Usulan tersebut lanjut Tulus, nantinya juga disaring dengan menggunakan skala prioritas.Berikutnya dibawa ke tingkat lebih tinggi secara berjenjang hingga ke Musrenbang provins dan disinkronisasikan dengan dinas terkait.
"Hasil Musrenbang provinsi itu nantinya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya bakal dikunci kedalam e-planning dan bermuara di e-budgeting," jelasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS di Samarinda, Rabu, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kini menerapkan sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparansi dalam penggunaan anggaran.
Ia mengatakan kunjungan yang dilaksanakan, Rabu (16/12) tersebut, tim Banggar DPRD Kaltim diterima Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda DKI Jakarta Tulus Ludyo Setiawan dan sejumlah pejabat Bappeda DKI lainnya. Pertemuan digelar di ruang rapat Bappeda DKI.
Syahrun menuturkan alasan kunjungan kerja ke Pemprov DKI tersebut, dengan fakta APBD DKI besarnya hingga 7 kali lipat dibanding Kaltim.
Ia mengatakan, Banggar DPRD Kaltim merasa perlu untuk mengetahui dan menyerap informasi bagaimana Pemprov DKI merencanakan, menyusun dan melaksanakan program yang masuk dalam APBD.
"Ada beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan sehingga ada masukan terkait perencanaan dan penyusunan anggaran. Sehingga ke depan baik itu program dan kegiatan yang terangkum pada APBD Kaltim dapat terlaksana sebagaimana mestinya," ucap syahrun.
Dihubungi terpisah, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda DKI Jakarta Tulus Ludyo Setiawan menjelaskan bahwa sistem perencanaan dan penyusunan anggaran Pemprov DKI saat ini dalam proses menerapkan sistem e-budgeting yang tujuannya untuk transparasi dalam penggunaan anggaran.
"Mulai tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem elektronik dalam setiap kegiatan Musrenbag tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Di dalamnya terdapat usulan kegiatan dari tingkat berjenjang yang sudah diverifikasi dan dibawa ke musrenbang,"ucap Tulus.
Ia melanjutkan, usulan kegiatan yang sudah dibahas ke musrenbang kecamatan, tak hanya diverfikasi ulang.
Usulan tersebut lanjut Tulus, nantinya juga disaring dengan menggunakan skala prioritas.Berikutnya dibawa ke tingkat lebih tinggi secara berjenjang hingga ke Musrenbang provins dan disinkronisasikan dengan dinas terkait.
"Hasil Musrenbang provinsi itu nantinya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya bakal dikunci kedalam e-planning dan bermuara di e-budgeting," jelasnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015