Bandung (ANTARA Kaltim) - Kebutuhan pasokan listrik wilayah Kaltim kritis, sangat berbanding terbalik dengan keberlimpahan sumber daya alamnya. Menghadapi permasalahan kelistrikan, Pansus pembahas Raperda tentang Ketenagalistrikan DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/11).
Rombongan dipimpin Sapto Setyo Pramono didampingi Ketua Pansus Dahri Yasin serta anggota Pansus lain seperti Suterisno Thoha, Wibowo Handoko, Ali Hamdi, Muhammad Adam dan Saefuddin Zuhri. Pertemuan diterima Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Sumarwan HS.
"Untuk memantapkan penyusunan regulasi kelistrikan, dibutuhkan sinkronisasi semua pihak, khususnya PLN. Sehingga pemenuhan kebutuhan listrik Kaltim mendapatkan solusi terbaik. Kaltim memiliki sumber lumbung energi, tetapi rakyatnya sendiri masih kesulitan memenuhi kebutuhan listrik," kata Sapto.
Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan listrik, berupaya terus meningkatkan rasio elektrifikasi listrik hingga 92% hingga tahun 2018. Saat ini Jawa Barat telah mencapai hasil 80% lebih. Di mana, peningkatan program elektrifikasi tersebut menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN. Terlebih Jawa Barat sangat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan listrik dengan memprioritaskan masyarakat kurang mampu seperti memberikan fasilitas sambungan listrik.
"Ketika PLN terkendala mengaliri listrik pada suatu daerah, pemerintah daerah membantu membangun pembangkit listrik agar PLN dengan mudah mengalirkan listrik. Komunikasi proaktif harus terjalin dengan baik terhadap semuanya.
Terpenting, memiliki visi dan misi juga komitmen bersama untuk membangun daerah," kata Sumarwan.
Kesempatan sama, Wibowo Handoko mengharapkan PLN dapat berperan aktif ambil bagian terhadap kritisnya kondisi kelistrikan Kaltim. Komunikasi harus terjalin dengan baik sehingga ketika PLN mengalami suatu kendala dapat segera teratasi. Rombongan Pansus juga didampingi Perusda Kelistrikan Kaltim, Biro Hukum Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Distamben Kaltim.
"Secara keseluruhan kebutuhan listrik Kaltim masih sangat kurang. PLN harus ambil bagian berperan aktif dalam memberikan saran, masukan untuk bersama-sama memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kaltim terhadap pemenuhan kebutuhan listrik yang masih minim ini.
Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini sangat proaktif dalam membangun komunikasi juga melakukan upaya-upaya terbaik membangun visi dan misi bersama dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik," urai Wibowo Handoko. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Rombongan dipimpin Sapto Setyo Pramono didampingi Ketua Pansus Dahri Yasin serta anggota Pansus lain seperti Suterisno Thoha, Wibowo Handoko, Ali Hamdi, Muhammad Adam dan Saefuddin Zuhri. Pertemuan diterima Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Sumarwan HS.
"Untuk memantapkan penyusunan regulasi kelistrikan, dibutuhkan sinkronisasi semua pihak, khususnya PLN. Sehingga pemenuhan kebutuhan listrik Kaltim mendapatkan solusi terbaik. Kaltim memiliki sumber lumbung energi, tetapi rakyatnya sendiri masih kesulitan memenuhi kebutuhan listrik," kata Sapto.
Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan listrik, berupaya terus meningkatkan rasio elektrifikasi listrik hingga 92% hingga tahun 2018. Saat ini Jawa Barat telah mencapai hasil 80% lebih. Di mana, peningkatan program elektrifikasi tersebut menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN. Terlebih Jawa Barat sangat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan listrik dengan memprioritaskan masyarakat kurang mampu seperti memberikan fasilitas sambungan listrik.
"Ketika PLN terkendala mengaliri listrik pada suatu daerah, pemerintah daerah membantu membangun pembangkit listrik agar PLN dengan mudah mengalirkan listrik. Komunikasi proaktif harus terjalin dengan baik terhadap semuanya.
Terpenting, memiliki visi dan misi juga komitmen bersama untuk membangun daerah," kata Sumarwan.
Kesempatan sama, Wibowo Handoko mengharapkan PLN dapat berperan aktif ambil bagian terhadap kritisnya kondisi kelistrikan Kaltim. Komunikasi harus terjalin dengan baik sehingga ketika PLN mengalami suatu kendala dapat segera teratasi. Rombongan Pansus juga didampingi Perusda Kelistrikan Kaltim, Biro Hukum Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Distamben Kaltim.
"Secara keseluruhan kebutuhan listrik Kaltim masih sangat kurang. PLN harus ambil bagian berperan aktif dalam memberikan saran, masukan untuk bersama-sama memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kaltim terhadap pemenuhan kebutuhan listrik yang masih minim ini.
Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini sangat proaktif dalam membangun komunikasi juga melakukan upaya-upaya terbaik membangun visi dan misi bersama dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik," urai Wibowo Handoko. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015