Jakarta (ANTARA Kaltim) - Program pembangunan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan terus berlanjut hingga 2019, dan dukungan dari Pemerintah Pusat terus mengalir.

Penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan Pulau Balang II Bentang Panjang telah dilakukan dengan alokasi anggaran APBN mencapai Rp1,39 triliun dengan pengerjaan hingga 2019, Jumat (21/8) di Gedung Pertemuan Lantai 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Jakarta.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jembatan Kementerian PU-PR dengan Kepala Cabang Kaltim PT Hutama Karya KSO, Adhi Karya dan Bangun Cipta Kontraktor (BCK). Penandatanganan juga disaksikan Menteri PU-PR Basuki Hadi Muljono, Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum M Taufik Fauzi, Asisten II Setkot Balikpapan Sri Sutantinah dan Kepala Bidang Bina Marga Joko Setiono.

Awang mengatakan dengan penandatanganan tersebut dipastikan pekerjaan jembatan Pulau Balang dapat dituntaskan melalui biaya APBN yang direncanakan hingga 2019.

“Ini informasi baik bagi masyarakat Kaltim, karena dukungan Pemerintah Pusat dapat dibuktikan. Pembangunan ini sangat tepat, untuk interkoneksi Trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten PPU dengan Jembatan Pulau Balang, Jembatan Pulau Balang dengan Pelabuhan Kariangau, Kota Balikpapan dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” katanya.

Awang mengatakan dengan penandatanganan tersebut beban Pemprov Kaltim semakin berkurang, karena adanya dukungan dari APBN. Ini sebagai bukti bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius membantu Pemprov Kaltim untuk menuntaskan perencanaan pembangunan yang telah diprogramkan.

Selain pembangunan Jembatan Pulau Balang, pembangunan jalan tol juga menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan. Bahkan penandatanganan kontrak untuk pembangunan jalan tol paket I dan V akan dilakukan Pemerintah Pusat dengan dukungan kolaborasi dari alokasi biaya APBN, APBD serta pinjaman Loan China.

“Bukan hanya itu, 16 perusahaan kontraktor juga banyak berminat untuk mengikuti lelang pembangunan kontruksi jalan tol dari Paket II, III dan IV yang kini dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum M Taufik Fauzi didampingi Kepala Bidang Bina Marga Joko Setiono mengatakan penandatanganan tersebut untuk pembangunan bentang panjang Jembatan Pulau Balang II dengan kontruksi jembatan utama (Cable Sates) panjang penanganan 804 meter dan jembatan pendekat (simple girder) 4x40 meter. Kemudian jalan akses yang berada di Pulau Balang sepanjang 1,775 km dengan penanganan rigid pavement.

Kemudian bentuk pylon pada bentang utama berupa bentuk huruf “Y” terbalik dengan tinggi pylon 117,5 meter dari dasar pilecap. Jumlah jalur kendaraan 2x2 jalur masing-masing 3,5 meter dengan dua arah. Kemudian pondasi pilar jembatan Bore Pile diameter 2 meter untuk 144 titik.

“Pembiayaan melalui Multiyears Contract (MYC) dengan sumber dana APBN 2015-2019. Total biaya tersebut Rp1,3 triliun. Dengan rencana waktu pelaksanaan 1.560 hari kalender atau 52 bulan. Pekerjaan sudah mulai dilakukan kontraktor sejak penandatanganan kontrak. Fungsional jembatan tersebut dipastikan di tahun 2019. Karena itu, masyarakat Kaltim mendoakan kelancaran pembangunan tersebut, agar cepat selesai, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan sasaran,” jelasnya.(Humas Prov Kaltim/jay) 

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015