Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menunggu penjelasan resmi dari dewan pimpinan pusat partai tersebut mengenai terbitnya rekomendasi dukungan calon kepala daerah untuk Pilkada 2015, yang justru bukan untuk kader sendiri.
"Sementara ini saya tidak akan menanggapi apa yang berkembang. Kami menunggu pernyataan dan surat resmi dari DPP," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Ali Munsyir Halim saat ditemui di Balikpapan, Jumat.
Saat ini beredar surat rekomendasi DPP Partai Demokrat untuk Rizal Effendi-Rahmat Masud, pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota yang pertama kali didukung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Rizal Effendi merupakan Wali Kota Balikpapan saat ini dan Rahmad Masud adalah pengusaha muda setempat.
Sementara di sisi lain, Partai Demokrat Balikpapan sebenarnya memiliki calon yang juga maju pilkada nanti, yakni Heru Bambang, Wakil Wali Kota sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
Beredarnya surat rekomendasi tersebut, membuat pengurus dan kader dari anak cabang atau enam kecamatan di Balikpapan mendatangi kantor DPC di Jalan Sjarifuddin Yoes guna menuntut pencabutan rekomendasi kepada Rizal-Rahmat dan memberikan rekomendasi kepada Heru Bambang.
"Mereka protes atas beredarnya rekomendasi itu. Surat protes mereka segera kami sampaikan ke DPP dan melalui DPD Partai Demokrat Kaltim," terang Ali Munsyir.
Menurut ia, protes pengurus dan kader partai ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan DPP.
"Seluruh PAC (pengurus anak cabang) hadir. Mereka spontanitas saja datang ke DPC untuk menyampaikan sikapnya. Mereka dukung Pak Heru maju sebagai calon wali kota," tambah Ali Munsyir.
Dengan memiliki empat kursi di DPRD Balikpapan, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon pada pilkada mendatang.
Sesuai ketentuan, diperlukan minimal sembilan kursi untuk pencalonan tersebut, dengan penduduk yang memiliki hak pilih mencapai 450 ribu jiwa dan ada 45 kursi di DPRD Balikpapan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Sementara ini saya tidak akan menanggapi apa yang berkembang. Kami menunggu pernyataan dan surat resmi dari DPP," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Ali Munsyir Halim saat ditemui di Balikpapan, Jumat.
Saat ini beredar surat rekomendasi DPP Partai Demokrat untuk Rizal Effendi-Rahmat Masud, pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota yang pertama kali didukung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Rizal Effendi merupakan Wali Kota Balikpapan saat ini dan Rahmad Masud adalah pengusaha muda setempat.
Sementara di sisi lain, Partai Demokrat Balikpapan sebenarnya memiliki calon yang juga maju pilkada nanti, yakni Heru Bambang, Wakil Wali Kota sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
Beredarnya surat rekomendasi tersebut, membuat pengurus dan kader dari anak cabang atau enam kecamatan di Balikpapan mendatangi kantor DPC di Jalan Sjarifuddin Yoes guna menuntut pencabutan rekomendasi kepada Rizal-Rahmat dan memberikan rekomendasi kepada Heru Bambang.
"Mereka protes atas beredarnya rekomendasi itu. Surat protes mereka segera kami sampaikan ke DPP dan melalui DPD Partai Demokrat Kaltim," terang Ali Munsyir.
Menurut ia, protes pengurus dan kader partai ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan DPP.
"Seluruh PAC (pengurus anak cabang) hadir. Mereka spontanitas saja datang ke DPC untuk menyampaikan sikapnya. Mereka dukung Pak Heru maju sebagai calon wali kota," tambah Ali Munsyir.
Dengan memiliki empat kursi di DPRD Balikpapan, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon pada pilkada mendatang.
Sesuai ketentuan, diperlukan minimal sembilan kursi untuk pencalonan tersebut, dengan penduduk yang memiliki hak pilih mencapai 450 ribu jiwa dan ada 45 kursi di DPRD Balikpapan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015