Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengevaluasi dan menyempurnakan tata kelola jaminan pendidikan Gratispol guna memastikan program prioritas daerah tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab tantangan pemenuhan akses pendidikan tinggi seluruh masyarakat.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, di Samarinda, Rabu menegaskan program itu dirancang sebagai instrumen vital dalam mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
"Program Gratispol bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah. Kami ingin memastikan tidak ada putra-putri daerah yang putus kuliah hanya karena kendala biaya," ujar Dasmiah.
Ia mengungkapkan tren peningkatan alokasi kuota penerima manfaat Program Gratispol melonjak sangat signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada tahun 2025 program ini telah berhasil menjangkau dan membantu pembiayaan sekitar 25.000 mahasiswa, sedangkan tahun 2026 angka penerima manfaat menyentuh sekitar 60.000 mahasiswa.
Dasmiah tidak menampik adanya beberapa kendala teknis selama masa implementasi. Mayoritas persoalan bersumber pada pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme pendaftaran berbasis sistem digital, serta rincian komponen biaya kuliah yang ditanggung oleh program.
Sebagai langkah mitigasi, Biro Kesra Kaltim menerapkan tiga strategi utama yakni edukasi jemput bola dengan mengintensifkan sosialisasi langsung ke berbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa demi menyamakan persepsi regulasi.
Kemudian pendampingan digital dengan memperkuat sistem layanan informasi dan asistensi guna memandu mahasiswa yang mengalami kesulitan saat proses pengajuan dalam jaringan (daring).
Terakhiir validasi berjenjang dengan menyelaraskan akurasi data yang diajukan mahasiswa dengan proses verifikasi ketat dari pihak eksternal kampus.
“Ketepatan data adalah kunci utama akuntabilitas program ini. Seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data riil yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi masing-masing. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih anggaran dan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” kata Dasmiah.
Mengingat urgensi program ini, Pemprov Kaltim mengeluarkan imbauan tegas kepada para mahasiswa yang sedang memproses administrasi mereka. Mahasiswa diminta bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran sebelum batas waktu penutupan yang jatuh pada 30 Juni 2026.
Dasmiah menekankan bahwa partisipasi aktif dan ketelitian mahasiswa dalam melengkapi berkas persyaratan sangat menentukan kelancaran pencairan dana bantuan ke kampus masing-masing.
"Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan dengan optimal. Kami berharap dengan tata kelola yang semakin transparan dan sistem pendaftaran yang terus disempurnakan, Program Gratispol 2026 ini melahirkan dampak konkret yang luas bagi kemajuan generasi muda Kalimantan Timur," jelas Dasmiah.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026