Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemikiran yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program MBG merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan APBN modern.
Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Jakarta Pusat pada Rabu, ia mengatakan dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), lanjutnya, utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dilihat dari komposisinya, ia mengatakan utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program.
Baca juga: MK kabulkan penarikan kembali uji UU APBN soal MBG
Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat.
Karena itu, menurut dia, penyebutan bahwa utang naik akibat program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Ronny juga menekankan investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern.
Pasalnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.
Ia mengatakan anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.
Baca juga: Kemenag: Pesantren dengan seribu santri bisa segera bangun dapur MBG
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” katanya.
Ronny menambahkan biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.
Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuhnya.
Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya.
“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” katanya.
Baca juga: Lapas Narkotika Samarinda garap ekosistem MBG
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026