Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Gamalis menolak rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan megaproyek pemipaan gas dari Provinsi Kaltim langsung menuju Pulau Jawa.
Menurut Gamalis di Samarinda, Rabu, proyek yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp15 triliun rencananya akan mengalirkan gas dari Bontang ke Semarang Jawa Tengah melalui pipa sepanjang 1.219 kilometer.
"Saya tidak setuju bila proyek tersebut direalisasikan, sebab proyek tersebut akan semakin mempermudah pendistribusian gas dari sumber gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, SPBG serta rumah tangga yang ada di pulau Jawa," kata Gamalis.
Ia mengatakan, program pemipaan gas tersebut akan semakin mempermudah pengurasan hasil bumi Kaltim khususnya gas bumi, sementara masyarakat di seluruh kabupaten/kota di daerah masih banyak yang belum menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.
Gamalis mencontohkan, saat ini masih banyak masyarakat Kaltim yang masih belum merasakan merdeka soal listrik. Bahkan untuk di daerah yang telah teraliri listrik, tidak jarang terjadi pemadaman bergilir yang diakibatkan oleh kurangnya pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
"Harus diakui memang bahwa masih kurangnnya pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Provinsi Kalimantan Timur, dan tingginya harga LPG di masyarakat. Padahal, sebagai daerah penghasil gas besar harusnya Kaltim mampu memberikan lebih kepada rakyatnya," ucap Gamalis.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah, baik di daerah maupun pemerintah pusat agar memperbaiki pola mekanisme pengaturan porsi gas.
Sebab dengan melihat masih banyak masyarakat yang kekurangan akan gas seharusnya diatur agar bagaimana menciptakan regulasi yang sehat, seperti dengan mengutamakan mencukupi kebutuhan gas untuk lokal lalu kemudian baru nasional.
"Jangan sampai daerah Kaltim hanya menjadi salah satu daerah yang menurut istilah sapi perahan. Kaltim harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan mencukupi berbagai kebutuhan dan dengan harga yang lebih murah," urainya.
Sebab, sudah tidak terhitung berapa sumber daya alam Kaltim yang di bawa keluar daerah bahkan luar negeri, akan tetapi hasilnya bagi daerah sangat kecil dirasa. Oleh sebab itu sudah saatnya masyarakat merasakan kesejahteraan dari hasil buminya sendiri.
Gamalis menimpali seluruh elemen masyarakat harus satu suara dengan menolak apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir tersebut.
"Bukan tidak ingin membagi kepada daerah lain, akan tetapi bagaimana membuat porsi yang ideal sehingga tidak menimbulkan disparitas antardaerah di Indonesia," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Gamalis di Samarinda, Rabu, proyek yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp15 triliun rencananya akan mengalirkan gas dari Bontang ke Semarang Jawa Tengah melalui pipa sepanjang 1.219 kilometer.
"Saya tidak setuju bila proyek tersebut direalisasikan, sebab proyek tersebut akan semakin mempermudah pendistribusian gas dari sumber gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, SPBG serta rumah tangga yang ada di pulau Jawa," kata Gamalis.
Ia mengatakan, program pemipaan gas tersebut akan semakin mempermudah pengurasan hasil bumi Kaltim khususnya gas bumi, sementara masyarakat di seluruh kabupaten/kota di daerah masih banyak yang belum menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.
Gamalis mencontohkan, saat ini masih banyak masyarakat Kaltim yang masih belum merasakan merdeka soal listrik. Bahkan untuk di daerah yang telah teraliri listrik, tidak jarang terjadi pemadaman bergilir yang diakibatkan oleh kurangnya pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
"Harus diakui memang bahwa masih kurangnnya pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Provinsi Kalimantan Timur, dan tingginya harga LPG di masyarakat. Padahal, sebagai daerah penghasil gas besar harusnya Kaltim mampu memberikan lebih kepada rakyatnya," ucap Gamalis.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah, baik di daerah maupun pemerintah pusat agar memperbaiki pola mekanisme pengaturan porsi gas.
Sebab dengan melihat masih banyak masyarakat yang kekurangan akan gas seharusnya diatur agar bagaimana menciptakan regulasi yang sehat, seperti dengan mengutamakan mencukupi kebutuhan gas untuk lokal lalu kemudian baru nasional.
"Jangan sampai daerah Kaltim hanya menjadi salah satu daerah yang menurut istilah sapi perahan. Kaltim harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan mencukupi berbagai kebutuhan dan dengan harga yang lebih murah," urainya.
Sebab, sudah tidak terhitung berapa sumber daya alam Kaltim yang di bawa keluar daerah bahkan luar negeri, akan tetapi hasilnya bagi daerah sangat kecil dirasa. Oleh sebab itu sudah saatnya masyarakat merasakan kesejahteraan dari hasil buminya sendiri.
Gamalis menimpali seluruh elemen masyarakat harus satu suara dengan menolak apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir tersebut.
"Bukan tidak ingin membagi kepada daerah lain, akan tetapi bagaimana membuat porsi yang ideal sehingga tidak menimbulkan disparitas antardaerah di Indonesia," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015