Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggandeng lintas sektor dalam melakukan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau, untuk pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi biru.
"Di Kabupaten Berau ada wilayah pesisir dan laut yang strategis pengembangan ekonomi biru, yaitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Irhan Hukmaidy di Samarinda, Senin.
Sedangkan lintas sektor yang dilibatkan dalam konservasi kawasan pesisir ini merupakan dinas dan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Selain itu, Dewan Daerah Perubahan Iklim, Dinas Pariwisata, Bappeda, serta perguruan tinggi dan kelompok masyarakat, termasuk pengelola mangrove tingkat desa. Bahkan, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ikut terlibat.
Hingga kini, lanjutnya, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kesiapan daerah, termasuk pengembangan sistem data ekosistem pesisir, integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.
Keterlibatan mereka, bahkan sampai pelatihan yang digelar oleh Pemprov Kaltim dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) pada pekan lalu di Samarinda, yakni Pelatihan Teknis Kredit Karbon Biru, untuk memperkuat kesiapan teknis dan kelembagaan daerah dalam mengelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
Ia mengatakan KKP3K KDPS Kabupaten Berau merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, bahkan menjadi bagian dari segi tiga terumbu karang.
KKP3K KDPS yang memiliki luas lebih dari 285.000 hektare ini menyimpan potensi besar untuk pengembangan proyek karbon biru.
Dalam studi awal menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki sekitar 12.000 hektare mangrove dan hampir 2.000 hektare lamun yang berpotensi menyerap lebih dari 69 ribu ton karbon dioksida (CO) ekuivalen per tahun.
"Jika dikelola baik, potensi ini bernilai ekonomi mencapai sekitar 317.000 dolar AS per tahun (4,6 dolar per tCOe), dan dapat meningkat dengan memperhitungkan manfaat ekologis, seperti perlindungan pesisir, penyediaan habitat penting bagi biota, serta dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025