Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencanangkan program swasembada beras bisa direalisasikan pada 2017, sebagai perwujudan salah satu nawacita yang didengungkan saat kampanye Pilpres 2014.
Tidak hanya komoditas beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lainnya, khususnya jagung, kedelai dan gula yang hingga kini masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Khusus komoditas beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru yakin target swasembada bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari tiga tahun atau 2016.
"Khusus padi tak sampai tiga tahun (dapat diraih). Kami secara internal menargetkan 2016 untuk padi," kata Mentan di Jakarta, awal Januari lalu.
Indonesia pernah meraih kejayaan di sektor pertanian saat era pemerintahan Presiden Soeharto dengan mencapai swasembada beras pada 1984. Produksi beras nasional saat itu mencapai 25,8 juta ton.
Atas prestasi tersebut, Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.
Kesuksesan tersebut tidak mampu terus dipertahankan karena berbagai faktor, hingga kemudian era pemerintahan Presiden Jokowi kembali berupaya meraih kejayaan swasembada setelah lebih dari 30 tahun lamanya.
Langkah pemerintah mencapai swasembada beras juga ditekankan ke seluruh pemerintah daerah, tidak hanya daerah yang selama ini menjadi sentra produksi padi, tetapi juga daerah-daerah yang sektor pertaniannya sedang berkembang.
Salah satunya Provinsi Kaltim yang selama ini lebih dikenal sebagai penghasil sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara dan perkebunan kelapa sawit, juga tidak mau ketinggalan untuk membantu cita-cita pemerintah.
Sebagai daerah non-sentra pertanian, produksi beras Kaltim selama ini memang masih minus jika dibanding total kebutuhan masyarakat setempat, sehingga harus mendatangkan beras dari Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim mencatat produksi beras petani setempat pada 2013 hanya sebanyak 353.955 ton, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 443.498 ton, sehingga masih kekurangan sebanyak 89.543 ton beras atau sekitar 21 persen dari total kebutuhan.
"Kaltim masih mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat," ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim Ibrahim di Samarinda, pekan lalu.
Ia optimistis mulai 2015 ini mampu meningkatkan produksi padi, karena pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya telah mengidentifikasi lahan potensial pada 50 kecamatan yang dijadikan sentra produksi padi.
Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi padi antara lain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Berau serta Paser.
Pada 2013, total luas lahan pertanian potensial di 50 kecamatan itu mencapai 138.664 hektare dengan realisasi tanam padi seluas 74.812 hektare, terdiri dari 26.812 hektare lahan dilakukan satu kali panen, 39.267 hektare dua kali panen, dan 8.733 hektare bisa tiga kali panen.
Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 63.852 hektare, terdiri dari lahan yang ditanami dengan tanaman lainnya seluas 16.403 hektare dan tidak ditanami apapun seluas 47.449 hektare.
"Dari 50 kecamatan tersebut, terdapat 11 kecamatan berada di wilayah utara Kaltim yang kini telah mekar menjadi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sehingga kami mengoptimalkan potensi lahan di kabupaten lain, salah satunya di Mahakam Ulu," jelas Ibrahim.
Kendala Pengairan
Masalah produktivitas memang menjadi kendala utama sektor pertanian Kaltim dibanding provinsi lain di Jawa dan Sulawesi. Ditambah lagi masalah pengairan atau irigasi yang belum tertata dengan baik sebagai penunjang kegiatan tanam.
Bahkan, sebagian daerah pertanian di Kaltim hanya mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan) untuk pengairan lahan, sehingga pola tanam menjadi tidak maksimal.
Kondisi ini yang kemudian memicu sebagian petani untuk mengalihkan lahannya untuk menanam kelapa sawit, karena tanaman tersebut tidak terlalu banyak memerlukan pengairan, seperti halnya padi.
"Memang, produktivitas bisa ditingkatkan kalau ketersediaan air mencukupi, makanya program penunjangnya adalah pemenuhan ketersediaan air memadai melalui pembangunan saluran irigasi," tutur Ibrahim.
Saat ini, Pemprov Kaltim sedang fokus pada pembangunan jaringan irigasi tersier untuk pemenuhan kebutuhan lahan seluas 14.000 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Akan tetapi, belum seluruh daerah sanggup melaksanakan kegiatan itu.
Pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Swasembada Beras Kaltim akhir Februari lalu, tercatat misalnya Kabupaten Paser yang awalnya ditarget irigasi tersier 2.000 hektare, tetapi kemampuannya hanya sekitar 600 hektare.
Begitu pula di Kabupaten Kutai Barat ada sekitar 3.500 hektare, namun hanya mampu mengelola sekitar 1.500 hektare. Kelebihan itu kemudian dialihkan ke daerah lain yang lebih siap, seperti Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara.
Darman, salah seorang petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengungkapkan para petani di daerah setempat hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan sawah, karena belum ada saluran irigasi.
"Kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk membangun saluran irigasi, bisa jadi para petani akan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi kebun sawit. Kami hanya bisa tanam dan panen setahun sekali," ujar Darman.
Saat rapat koordinasi dengan jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman pada pertengahan Januari 2015, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Kaltim siap berkontribusi mewujudkan swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi.
"Untuk mencapai itu, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah program dan akan melakukan percepatan dengan melibatkan TNI di jajaran Kodam VI Mulawarman," ucapnya.
Menurut Gubernur, keterlibatan TNI sangat penting dalam memberikan semangat bagi pelaku utama sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian mereka.
"Disiplin yang dimiliki prajurit TNI diharapkan mampu ditularkan kepada para petani kita, sehingga mampu mengejar musim tanam yang sudah dimulai. Selain mampu meningkatkan produksi, juga produktivitas untuk percepatan swasembada pangan," ujarnya, berharap.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujiastono menegaskan keterlibatan TNI dalam program swasembada pangan, khususnya beras, merupakan instruksi dari pimpinan di Mabes TNI.
Untuk itu, pihaknya akan memberikan sanksi kepada masing-masing Komando Distrik Militer (Kodim) yang gagal membantu petani mewujudkan program swasembada pangan pada 2017 di wilayah Kaltim.
"Hasil rapat pimpinan jajaran TNI menyepakati, mulai akhir April 2015 masing-masing Kodim harus melaporkan hasil kegiatan di lapangan untuk mewujudkan swasembada pangan," katanya, usai rapat pembahasan pengairan irigasi pertanian di wilayah Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (4/3).
"Bagi masing-masing Komandan Kodim yang tidak berhasil dalam program swasembada di wilayahnya, akan dapat sanksi tegas berupa pemecatan," tegas Pangdam.
Sebanyak 52 personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang sebelumnya telah mendapat pelatihan, diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendampingan kepada para petani dan membantu mulai tahap penanaman, pengelolaan lahan hingga masa panen.
Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara itu memfokuskan pada perbaikan bendungan Sungai Talake yang akan menjadi sumber air irigasi di Desa Sebakung Jaya, sebagai salah satu sentra produksi padi.
Selama ini, kendala utama yang dialami pertanian di Kecamatan Babulu adalah masalah pengairan, sehingga petani hanya mampu tanam padi satu atau dua kali dalam setahun.
"Dengan adanya bendungan Sungai Talake sebagai irigasi, diyakini petani akan bisa panen tiga kali dalam setahun," tukas Pangdam.
Namun demikian, Benny Indra juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, terutama terkait pemenuhan tanam para petani, seperti ketersediaan pupuk, bibit dan sebagainya, termasuk pengairan, agar swasembada beras bisa tercapai.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Tidak hanya komoditas beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan lainnya, khususnya jagung, kedelai dan gula yang hingga kini masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Khusus komoditas beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru yakin target swasembada bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari tiga tahun atau 2016.
"Khusus padi tak sampai tiga tahun (dapat diraih). Kami secara internal menargetkan 2016 untuk padi," kata Mentan di Jakarta, awal Januari lalu.
Indonesia pernah meraih kejayaan di sektor pertanian saat era pemerintahan Presiden Soeharto dengan mencapai swasembada beras pada 1984. Produksi beras nasional saat itu mencapai 25,8 juta ton.
Atas prestasi tersebut, Indonesia memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada 1985.
Kesuksesan tersebut tidak mampu terus dipertahankan karena berbagai faktor, hingga kemudian era pemerintahan Presiden Jokowi kembali berupaya meraih kejayaan swasembada setelah lebih dari 30 tahun lamanya.
Langkah pemerintah mencapai swasembada beras juga ditekankan ke seluruh pemerintah daerah, tidak hanya daerah yang selama ini menjadi sentra produksi padi, tetapi juga daerah-daerah yang sektor pertaniannya sedang berkembang.
Salah satunya Provinsi Kaltim yang selama ini lebih dikenal sebagai penghasil sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara dan perkebunan kelapa sawit, juga tidak mau ketinggalan untuk membantu cita-cita pemerintah.
Sebagai daerah non-sentra pertanian, produksi beras Kaltim selama ini memang masih minus jika dibanding total kebutuhan masyarakat setempat, sehingga harus mendatangkan beras dari Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim mencatat produksi beras petani setempat pada 2013 hanya sebanyak 353.955 ton, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 443.498 ton, sehingga masih kekurangan sebanyak 89.543 ton beras atau sekitar 21 persen dari total kebutuhan.
"Kaltim masih mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat," ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim Ibrahim di Samarinda, pekan lalu.
Ia optimistis mulai 2015 ini mampu meningkatkan produksi padi, karena pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya telah mengidentifikasi lahan potensial pada 50 kecamatan yang dijadikan sentra produksi padi.
Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi padi antara lain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Berau serta Paser.
Pada 2013, total luas lahan pertanian potensial di 50 kecamatan itu mencapai 138.664 hektare dengan realisasi tanam padi seluas 74.812 hektare, terdiri dari 26.812 hektare lahan dilakukan satu kali panen, 39.267 hektare dua kali panen, dan 8.733 hektare bisa tiga kali panen.
Sedangkan yang tidak ditanami padi seluas 63.852 hektare, terdiri dari lahan yang ditanami dengan tanaman lainnya seluas 16.403 hektare dan tidak ditanami apapun seluas 47.449 hektare.
"Dari 50 kecamatan tersebut, terdapat 11 kecamatan berada di wilayah utara Kaltim yang kini telah mekar menjadi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), sehingga kami mengoptimalkan potensi lahan di kabupaten lain, salah satunya di Mahakam Ulu," jelas Ibrahim.
Kendala Pengairan
Masalah produktivitas memang menjadi kendala utama sektor pertanian Kaltim dibanding provinsi lain di Jawa dan Sulawesi. Ditambah lagi masalah pengairan atau irigasi yang belum tertata dengan baik sebagai penunjang kegiatan tanam.
Bahkan, sebagian daerah pertanian di Kaltim hanya mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan) untuk pengairan lahan, sehingga pola tanam menjadi tidak maksimal.
Kondisi ini yang kemudian memicu sebagian petani untuk mengalihkan lahannya untuk menanam kelapa sawit, karena tanaman tersebut tidak terlalu banyak memerlukan pengairan, seperti halnya padi.
"Memang, produktivitas bisa ditingkatkan kalau ketersediaan air mencukupi, makanya program penunjangnya adalah pemenuhan ketersediaan air memadai melalui pembangunan saluran irigasi," tutur Ibrahim.
Saat ini, Pemprov Kaltim sedang fokus pada pembangunan jaringan irigasi tersier untuk pemenuhan kebutuhan lahan seluas 14.000 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Akan tetapi, belum seluruh daerah sanggup melaksanakan kegiatan itu.
Pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Swasembada Beras Kaltim akhir Februari lalu, tercatat misalnya Kabupaten Paser yang awalnya ditarget irigasi tersier 2.000 hektare, tetapi kemampuannya hanya sekitar 600 hektare.
Begitu pula di Kabupaten Kutai Barat ada sekitar 3.500 hektare, namun hanya mampu mengelola sekitar 1.500 hektare. Kelebihan itu kemudian dialihkan ke daerah lain yang lebih siap, seperti Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara.
Darman, salah seorang petani di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengungkapkan para petani di daerah setempat hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan sawah, karena belum ada saluran irigasi.
"Kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk membangun saluran irigasi, bisa jadi para petani akan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi kebun sawit. Kami hanya bisa tanam dan panen setahun sekali," ujar Darman.
Saat rapat koordinasi dengan jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman pada pertengahan Januari 2015, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Kaltim siap berkontribusi mewujudkan swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi.
"Untuk mencapai itu, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah program dan akan melakukan percepatan dengan melibatkan TNI di jajaran Kodam VI Mulawarman," ucapnya.
Menurut Gubernur, keterlibatan TNI sangat penting dalam memberikan semangat bagi pelaku utama sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian mereka.
"Disiplin yang dimiliki prajurit TNI diharapkan mampu ditularkan kepada para petani kita, sehingga mampu mengejar musim tanam yang sudah dimulai. Selain mampu meningkatkan produksi, juga produktivitas untuk percepatan swasembada pangan," ujarnya, berharap.
Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujiastono menegaskan keterlibatan TNI dalam program swasembada pangan, khususnya beras, merupakan instruksi dari pimpinan di Mabes TNI.
Untuk itu, pihaknya akan memberikan sanksi kepada masing-masing Komando Distrik Militer (Kodim) yang gagal membantu petani mewujudkan program swasembada pangan pada 2017 di wilayah Kaltim.
"Hasil rapat pimpinan jajaran TNI menyepakati, mulai akhir April 2015 masing-masing Kodim harus melaporkan hasil kegiatan di lapangan untuk mewujudkan swasembada pangan," katanya, usai rapat pembahasan pengairan irigasi pertanian di wilayah Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (4/3).
"Bagi masing-masing Komandan Kodim yang tidak berhasil dalam program swasembada di wilayahnya, akan dapat sanksi tegas berupa pemecatan," tegas Pangdam.
Sebanyak 52 personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang sebelumnya telah mendapat pelatihan, diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendampingan kepada para petani dan membantu mulai tahap penanaman, pengelolaan lahan hingga masa panen.
Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara itu memfokuskan pada perbaikan bendungan Sungai Talake yang akan menjadi sumber air irigasi di Desa Sebakung Jaya, sebagai salah satu sentra produksi padi.
Selama ini, kendala utama yang dialami pertanian di Kecamatan Babulu adalah masalah pengairan, sehingga petani hanya mampu tanam padi satu atau dua kali dalam setahun.
"Dengan adanya bendungan Sungai Talake sebagai irigasi, diyakini petani akan bisa panen tiga kali dalam setahun," tukas Pangdam.
Namun demikian, Benny Indra juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, terutama terkait pemenuhan tanam para petani, seperti ketersediaan pupuk, bibit dan sebagainya, termasuk pengairan, agar swasembada beras bisa tercapai.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015