Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Mursidi Muslim mengemukakan pemerintah provinsi perlu segera menerbitkan aturan soal mekanisme penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri pada tahun 2015/2016, agar tidak merugikan keberadaan sekolah swasta.

"Seharusnya sekolah negeri hanya membuka satu kali pendaftaran siswa baru, tidak boleh ada gelombang kedua dan seterusnya. Hal ini untuk menciptakan keseimbangan antara sekolah negeri dengan swasta," kata Mursidi di Samarinda, Selasa, menanggapi program penerimaan siswa baru tahun 2015/2016.

Ia mengakui minat sebagian besar orang tua di Kaltim untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri atau sekolah unggulan sangat tinggi, sementara kondisi sekolah swasta dan bukan favorit selalu sepi pendaftar.

Sebelumnya, sekolah negeri khususnya sekolah unggulan hanya sekali membuka pendaftaran siswa baru, namun beberapa tahun terakhir ada perubahan kebijakan dengan membuka pendaftaran sampai beberapa gelombang.

Mursidi mencontohkan salah satu sekolah swasta SMA Kesatuan Samarinda yang dulu terkenal sebagai salah satu sekolah favorit yang memiliki banyak siswa, kini sudah tutup dan bangunan fisik sekolah dibiarkan terbengkalai hingga menjadi sarang burung walet.

"Menurut informasi dari teman-teman guru, tidak sedikit sekolah swasta yang harus bergabung dengan sekolah lain bahkan hingga harus ditutup, karena berbagai persoalan terutama minimnya jumlah murid," kata Mursidi.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah tidak mudah mengeluarkan izin pendirian sekolah baru yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana penunjang, terutama bangunan sekolah.

"Jadi, harus dibuatkan regulasi yang baik dan menghentikan sementara penerbitan izin sekolah baru, sebelum semua sekolah yang ada sekarang dibenahi," paparnya. (*)

Pewarta: Arumanto

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015