Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Gamalis menilai Peraturan Daerah (Perda) terkait tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) perlu adanya dukungan dari Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai penguat untuk dilaksanakan di lapangan.
Menurut Gamalis di Samarinda, Kamis, belum adanya peraturan gubernur sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang CSR membuat perda tersebut terkesan mandul.
"Saya banyak menerima informasi dari masyarakat bahwa masih ada dugaan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dengan baik yang akibatnya pihak dirugikan adalah masyarakat di sekitarnya karena itu merupakan kewajiban perusahaan," kata Gamalis.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah hanya menerima laporan di atas kertas tentang pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat. Padahal, lebih dari itu yang perlu didengarkan pendapatnya adalah masyarakat.
Dikatakan Gamalis, melalui Pergub CSR, setiap perusahaan tidak lagi sembarangan dalam menetapkan bagaimana program yang hendak dilakukannya kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial.
Artinya, sebagaimana dalam Perda dimaksud program perusahaan yang berkaitan dengan CSR harus sesuai dengan program pemerintah daerah.
"Tanpa Pergub para instansi terkait sebagai pelaksana nantinya di lapangan akan kurang memahami bagaimana penjabaran dari Perda dimaksud terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis," ujar Gamalis.
Politikus PPP itu melanjutkan, apabila pemerintah tidak kunjung membuat Pergub dimaksud maka Perda tersebut akan sia-sia saja karena selain akan membuat tidak adanya pengawasan di lapangan juga akan membuat pemborosan anggaran daerah.
"Dalam membuat peraturan daerah itu melalui banyak proses panjang yang harus dilalui, mulai dari kajian naskah akademik, hingga konsultasi ke pusat sampai diujipublikkan. Belum lagi biaya operasional pemerintah untuk sosialisasi hingga pengawasan, itu kalau dilaksanakan," kata Gamalis.
Ia berharap agar pemerintah dapat segera merespons persoalan ini sebab sangat dibutuhkan keberadaanya di tengah-tengah maraknya pertambangan hingga kelapa sawit di Kaltim yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Gamalis di Samarinda, Kamis, belum adanya peraturan gubernur sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang CSR membuat perda tersebut terkesan mandul.
"Saya banyak menerima informasi dari masyarakat bahwa masih ada dugaan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dengan baik yang akibatnya pihak dirugikan adalah masyarakat di sekitarnya karena itu merupakan kewajiban perusahaan," kata Gamalis.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah hanya menerima laporan di atas kertas tentang pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat. Padahal, lebih dari itu yang perlu didengarkan pendapatnya adalah masyarakat.
Dikatakan Gamalis, melalui Pergub CSR, setiap perusahaan tidak lagi sembarangan dalam menetapkan bagaimana program yang hendak dilakukannya kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial.
Artinya, sebagaimana dalam Perda dimaksud program perusahaan yang berkaitan dengan CSR harus sesuai dengan program pemerintah daerah.
"Tanpa Pergub para instansi terkait sebagai pelaksana nantinya di lapangan akan kurang memahami bagaimana penjabaran dari Perda dimaksud terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis," ujar Gamalis.
Politikus PPP itu melanjutkan, apabila pemerintah tidak kunjung membuat Pergub dimaksud maka Perda tersebut akan sia-sia saja karena selain akan membuat tidak adanya pengawasan di lapangan juga akan membuat pemborosan anggaran daerah.
"Dalam membuat peraturan daerah itu melalui banyak proses panjang yang harus dilalui, mulai dari kajian naskah akademik, hingga konsultasi ke pusat sampai diujipublikkan. Belum lagi biaya operasional pemerintah untuk sosialisasi hingga pengawasan, itu kalau dilaksanakan," kata Gamalis.
Ia berharap agar pemerintah dapat segera merespons persoalan ini sebab sangat dibutuhkan keberadaanya di tengah-tengah maraknya pertambangan hingga kelapa sawit di Kaltim yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015