Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menindaklanjuti Permendagri 64/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual maka Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar bimbingan teknis implementasi program aplikasi Simda keuangan versi 2.7.03.
Bimtek implementasi aplikasi Simda menurut Plt Sekretaris Provinsi Kaltim H Rusmadi, sebagai tuntutan untuk pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada 2015 ini sesuai amanah UU 17/2003.
“Sesuai Pergub Kaltim Nomor 19/2014 maka mau tidak mau, tahun ini kita sudah harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Intinya adalah setiap transaksi keuangan (akuntansi) tidak lagi memperhitungkan atau mempertimbangkan waktu,†kata Rusmadi di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Senin (26/1).
Karenanya lanjut dia, apabila terjadi transaksi keuangan baik dari segi penerimaan maupun pembayaran maka langsung dicatat untuk selanjutnya dilaporkan sebagai bentuk disiplin dan tertib administrasi.
Namun demikian, Rusmadi mengakui hingga 2015 ini APBD Pemprov Kaltim dan seluruh provinsi maupun kabupaten dan kota lainnya proses perencanaannya masih berbasis kas tetapi dalam laporan wajib menggunakan SAP berbasis akrual.
“Disinilah pentingnya kita bersama BPKP mempersiapkan SDM yang mampu menjawab sistem aplikasi guna melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis sistem akuntansi akrual bisa memberikan manfaat terutama meningkatkan pelayanan publik,†harap Rusmadi.
Dia menambahkan saat ini pemerintah memerlukan pengelola keuangan atau SDM yang memiliki disiplin agar pelaporan dan pencatatan akuntansi pemerintah dalam penggunaan APBD (keuangan negara) bisa dilakukan secara efesien dan efektif serta transparan dan akuntabel.
Sementara itu Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim H Fadliansyah mengatakan bimtek implementasi program aplikasi keuangan versi 2.7.03 dilaksanakan selama tiga hari sejak 26-28 Januari diikuti pengelola keuangan SKPD/UPTD lingkup Pemprov Kaltim.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola keuangan SKPD/UPTD lingkup Pemprov Kaltim khususnya implementasi program aplikasi keuangan berbasis akrual,†ujar Fadliansyah.
Bimtek diikuti tiga staf dari SKPD/UPTD yang dibagi dalam tiga angkatan. Setiap angkatan diikuti 40 peserta. Kegiatan menghadirkan narasumber tim fasilitator perwakilan BPKP Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Bimtek implementasi aplikasi Simda menurut Plt Sekretaris Provinsi Kaltim H Rusmadi, sebagai tuntutan untuk pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada 2015 ini sesuai amanah UU 17/2003.
“Sesuai Pergub Kaltim Nomor 19/2014 maka mau tidak mau, tahun ini kita sudah harus menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Intinya adalah setiap transaksi keuangan (akuntansi) tidak lagi memperhitungkan atau mempertimbangkan waktu,†kata Rusmadi di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Senin (26/1).
Karenanya lanjut dia, apabila terjadi transaksi keuangan baik dari segi penerimaan maupun pembayaran maka langsung dicatat untuk selanjutnya dilaporkan sebagai bentuk disiplin dan tertib administrasi.
Namun demikian, Rusmadi mengakui hingga 2015 ini APBD Pemprov Kaltim dan seluruh provinsi maupun kabupaten dan kota lainnya proses perencanaannya masih berbasis kas tetapi dalam laporan wajib menggunakan SAP berbasis akrual.
“Disinilah pentingnya kita bersama BPKP mempersiapkan SDM yang mampu menjawab sistem aplikasi guna melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis sistem akuntansi akrual bisa memberikan manfaat terutama meningkatkan pelayanan publik,†harap Rusmadi.
Dia menambahkan saat ini pemerintah memerlukan pengelola keuangan atau SDM yang memiliki disiplin agar pelaporan dan pencatatan akuntansi pemerintah dalam penggunaan APBD (keuangan negara) bisa dilakukan secara efesien dan efektif serta transparan dan akuntabel.
Sementara itu Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim H Fadliansyah mengatakan bimtek implementasi program aplikasi keuangan versi 2.7.03 dilaksanakan selama tiga hari sejak 26-28 Januari diikuti pengelola keuangan SKPD/UPTD lingkup Pemprov Kaltim.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola keuangan SKPD/UPTD lingkup Pemprov Kaltim khususnya implementasi program aplikasi keuangan berbasis akrual,†ujar Fadliansyah.
Bimtek diikuti tiga staf dari SKPD/UPTD yang dibagi dalam tiga angkatan. Setiap angkatan diikuti 40 peserta. Kegiatan menghadirkan narasumber tim fasilitator perwakilan BPKP Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015