Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga yang ke-68 tahun ini yang jatuh pada 27 Januari besok, diharapkan bisa menjadi momentum rakyat Kaltim untuk lebih membangkitkan semangat menuntut keadilan kepada Pemerintah Pusat dalam tuntutan otonomi khusus (Otsus).
Demikian ditegaskan, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat siaran langsung dialog tentang aspirasi merah putih di Studio RRI Samarinda, Sabtu (24/1). Tuntutan ini sangat wajar menurut Gubernur, agar pemerintah pusat tidak hanya bisa mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa memberi manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kaltim akan berjuang secara konstitusional. Otonomi khusus perlu dipertimbangkan pemerintah pusat, karena kita masih tetap ingin dalam kerangka NKRI. Mengapa kita harus dibedakan dengan Papua dan Aceh? Padahal kami menyumbang Rp470 triliun tiap tahun ke NKRI. Karena itu, peristiwa Merah Putih Sanga Sanga diharapkan dapat menjadi momentum yang baik bagi kita untuk bersatu melakukan perjuangan otsus," kata Awang.
Otsus adalah keinginan rakyat Kaltim dan bukan keinginan segelitir elit daerah. keadilan kepada pemerintah pusat. Pasalnya, hingga saat ini, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain yang sudah lebih dulu maju. Tidak tercermin keadilan yang sewajarnya diberikan, jika membandingkan besarnya kontribusi yang diserahkan kepada pusat. Apalagi, jika membandingkannya dengan resiko buruk sebagai ekses dari pengerukan sumber daya alam Kaltim yang nampaknya kian tidak terbatas.
Sebagai penghasil migas yang besar, Kaltim tidak mendapat dana bagi hasil yang layak. Dukungan pusat untuk pembangunan infrastruktur Kaltim pun masih sangat minim. Padahal Kaltim memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan seharusnya mendapat dukungan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk daerah-daerah pedalaman dan perbatasan.
“Dampak sosial ekonomi yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat inilah yang sangat merugikan. Kita kaya tapi tidak sejahtera. Dana bagi hasil kurang memuaskan. Untuk itu, otonomi khusus harus kita perjuangkan,†tegasnya.
Dialog di RRI dihadiri Anggota DPR RI asal Kaltim dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi dan Dekan Fakultas Hukum Unmul Ivan Zairani Lisi. (Humas Prov Kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Demikian ditegaskan, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat siaran langsung dialog tentang aspirasi merah putih di Studio RRI Samarinda, Sabtu (24/1). Tuntutan ini sangat wajar menurut Gubernur, agar pemerintah pusat tidak hanya bisa mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa memberi manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kaltim akan berjuang secara konstitusional. Otonomi khusus perlu dipertimbangkan pemerintah pusat, karena kita masih tetap ingin dalam kerangka NKRI. Mengapa kita harus dibedakan dengan Papua dan Aceh? Padahal kami menyumbang Rp470 triliun tiap tahun ke NKRI. Karena itu, peristiwa Merah Putih Sanga Sanga diharapkan dapat menjadi momentum yang baik bagi kita untuk bersatu melakukan perjuangan otsus," kata Awang.
Otsus adalah keinginan rakyat Kaltim dan bukan keinginan segelitir elit daerah. keadilan kepada pemerintah pusat. Pasalnya, hingga saat ini, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain yang sudah lebih dulu maju. Tidak tercermin keadilan yang sewajarnya diberikan, jika membandingkan besarnya kontribusi yang diserahkan kepada pusat. Apalagi, jika membandingkannya dengan resiko buruk sebagai ekses dari pengerukan sumber daya alam Kaltim yang nampaknya kian tidak terbatas.
Sebagai penghasil migas yang besar, Kaltim tidak mendapat dana bagi hasil yang layak. Dukungan pusat untuk pembangunan infrastruktur Kaltim pun masih sangat minim. Padahal Kaltim memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan seharusnya mendapat dukungan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk daerah-daerah pedalaman dan perbatasan.
“Dampak sosial ekonomi yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat inilah yang sangat merugikan. Kita kaya tapi tidak sejahtera. Dana bagi hasil kurang memuaskan. Untuk itu, otonomi khusus harus kita perjuangkan,†tegasnya.
Dialog di RRI dihadiri Anggota DPR RI asal Kaltim dari Fraksi PKS Hadi Mulyadi dan Dekan Fakultas Hukum Unmul Ivan Zairani Lisi. (Humas Prov Kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015