Jakarta (ANTARA mKaltim) - Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS kembali menagih komitmen pemerintah pusat membangun wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang hingga kini masih tertinggal di bidang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
“Masih banyak saudara-saudara kita di wilayah perbatasan yang hidup terisolir, akses ke perkampungan mereka hanya bisa melalui jalur udara, kalau pun ada lewat sungai, medannya sangat berat.
Banyak desa yang belum terhubung dengan jalan darat. Itulah mengapa kami perlu kembali menagih komitmen pemerintah pusat membangun infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,†kata Syahrun usai mengikuti Rapat Kerja Gabungan DPD RI Dapil Kaltim – Kaltara
Rapat tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Dirut PT PLN (Persero), di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis (27/11) lalu.
Politikus Partai Golkar asal Dapil Kukar – Kubar ini mengharapkan kesepakatan Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Bambang Susilo itu dapat terealisasi, sehingga pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai kemajuan yang berarti dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Syahrun mengaku prihatin, karena Indonesia sudah berganti tujuh orang presiden mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca reformasi, namun kemajuan pembangunan perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terkesan jalan di tempat.
“Harapan kita semua, pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dapat memberi perhatian lebih baik terhadap masyarakat perbatasan di Kaltim dan Kaltara,†kata Syahrun.
Pada rapat yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono Sekjen BNPP Triyono Budi Sasongko, Asisten II Sekprov Kaltara Syaiful Herman, Direktur Operasi PLN Vickner Sinaga, anggota DPD Dapil Kaltim – Kaltara lainnya Marthin Billa dan KH Muslihuddin Abdurrasyid LC MPdi, anggota DPR RI Dapil Kaltim – Kaltara Luther Kombong, Hadi Mulyadi, Achmad Amins dan Kasriyah.
Kemudian turut hadir Wakil Bupati Nunukan Asmah Gani, Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah dan Kepala Bappeda Mahakam Ulu Stefanus Madang. Disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membangun perbatasan Kaltim – Kaltara akan difokuskan 2015 mendatang. Sedangkan anggota DPD RI dan DPR RI asal Dapil Kaltim – Kaltara mengawal dan mengawasi pembangunan perbatasan Kaltim – Kaltara sesuai dokumen RPJMN, di mana hingga saat ini belum ada nomenklatur daerah perbatasan dalam dokumen tersebut.
Rapat juga menyepakati mendesak pemerintah melalui kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan RPJMN dan alokasi anggaran dengan mekanisme pola kontrak tahun jamak (MYC) pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan klaster-klaster kawasan ekonomi khusus perkebunan, pertambangan dan pelabuhan logistik.
Realisasi itu juga mengikutsertakan pembiayaan investasi swasta dengan memanfaatkan dana PKBL (CSR) dan pembiayaan melalui dana bagi hasil kehutanan, pajak perkebunan dan pertambangan energi, yang telah menjadi kontribusi pemerintah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat.
“Kesepakatan lainnya, anggota DPD dan DPR RI Dapil Kaltim – Kaltara meminta pemerintah pusat menyetujui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di kawasan perbatasan Kaltim – Kaltara. Tahap awal dibangun untuk rute mulai Kecamatan Wahau ke Maloy (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kutai Timur, rute Kutai Barat ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan (Kawasan Kariangau),†sebut Syahrun. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Masih banyak saudara-saudara kita di wilayah perbatasan yang hidup terisolir, akses ke perkampungan mereka hanya bisa melalui jalur udara, kalau pun ada lewat sungai, medannya sangat berat.
Banyak desa yang belum terhubung dengan jalan darat. Itulah mengapa kami perlu kembali menagih komitmen pemerintah pusat membangun infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,†kata Syahrun usai mengikuti Rapat Kerja Gabungan DPD RI Dapil Kaltim – Kaltara
Rapat tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Dirut PT PLN (Persero), di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis (27/11) lalu.
Politikus Partai Golkar asal Dapil Kukar – Kubar ini mengharapkan kesepakatan Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Bambang Susilo itu dapat terealisasi, sehingga pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai kemajuan yang berarti dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Syahrun mengaku prihatin, karena Indonesia sudah berganti tujuh orang presiden mulai era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca reformasi, namun kemajuan pembangunan perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terkesan jalan di tempat.
“Harapan kita semua, pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dapat memberi perhatian lebih baik terhadap masyarakat perbatasan di Kaltim dan Kaltara,†kata Syahrun.
Pada rapat yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono Sekjen BNPP Triyono Budi Sasongko, Asisten II Sekprov Kaltara Syaiful Herman, Direktur Operasi PLN Vickner Sinaga, anggota DPD Dapil Kaltim – Kaltara lainnya Marthin Billa dan KH Muslihuddin Abdurrasyid LC MPdi, anggota DPR RI Dapil Kaltim – Kaltara Luther Kombong, Hadi Mulyadi, Achmad Amins dan Kasriyah.
Kemudian turut hadir Wakil Bupati Nunukan Asmah Gani, Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah dan Kepala Bappeda Mahakam Ulu Stefanus Madang. Disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membangun perbatasan Kaltim – Kaltara akan difokuskan 2015 mendatang. Sedangkan anggota DPD RI dan DPR RI asal Dapil Kaltim – Kaltara mengawal dan mengawasi pembangunan perbatasan Kaltim – Kaltara sesuai dokumen RPJMN, di mana hingga saat ini belum ada nomenklatur daerah perbatasan dalam dokumen tersebut.
Rapat juga menyepakati mendesak pemerintah melalui kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan RPJMN dan alokasi anggaran dengan mekanisme pola kontrak tahun jamak (MYC) pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan klaster-klaster kawasan ekonomi khusus perkebunan, pertambangan dan pelabuhan logistik.
Realisasi itu juga mengikutsertakan pembiayaan investasi swasta dengan memanfaatkan dana PKBL (CSR) dan pembiayaan melalui dana bagi hasil kehutanan, pajak perkebunan dan pertambangan energi, yang telah menjadi kontribusi pemerintah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada pemerintah pusat.
“Kesepakatan lainnya, anggota DPD dan DPR RI Dapil Kaltim – Kaltara meminta pemerintah pusat menyetujui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di kawasan perbatasan Kaltim – Kaltara. Tahap awal dibangun untuk rute mulai Kecamatan Wahau ke Maloy (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kutai Timur, rute Kutai Barat ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan (Kawasan Kariangau),†sebut Syahrun. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014