Samarinda (ANTARA Kaltim) - Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.000 dalam beberapa bulan ke depan sontak membuat polemik hampir diseluruh masyarakat Indonesia. Kaltim misalnya, pihak yang paling banyak merasa keberatan adalah kaum buruh, sopir angkot hingga masyarakat umum khususnya berpendapatan menengah ke bawah.
Pasalnya, dengan naiknya harga BBM maka spontan akan berimbas kepada kenaikan sejumlah harga sembako, beberapa bidang jasa hingga sejumlah produk dan barang. Mengingat perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan pemerintah pusat seharusnya mengkaji ulang rencananya tersebut mengingat belum lama tarif dasar listrik dan gas elpiji telah naik. Artinya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan naiknya harga BBM maka khawatir masyarakat akan terpuruk.
“Pemerintah masih menunda kebijakan kenaikan BBM yang rencananya awal November, ini merupakan hal positif akan tetapi pemerintah daerah khususnya Kaltim harus melakukan persiapan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan,†kata Ali.
Ditambahkannya, Pemprov Kaltim harus segera melakukan persiapan dengan duduk satu meja antara SKPD terkait, Kadin, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya khusus membicarakan bagaimana Kaltim mempersiapkan diri.
“Kalau pemerintah tidak mengambil langkah-langkah konkret dengan cepat maka dipastikan akan terjadi ketidak stabilan ekonomi di daerah terutama bagi ekonomi kelas menengah ke bawah, terlebih terhadap kemampuan daya beli masyarakat,â€jelas Ali.
Menurutnya, banyak dampak besar yang akan terjadi nantinya jika kebijakan tersebut benar-benar terealisasi. Pasalnya Kaltim baru menentukan upah minimum provinsi untuk 2015 yang mengalami kenaikan. Artinya dengan kenaikan tersebut ditambah dengan naiknya harga BBM secara signifikan maka akan semakin menambah beban perusahaan yang pada akhirnya dikhawatirkan menimbulkan banyaknya PHK.
“Belum lagi mereka yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman yang hingga saat ini belum merasakan kemerdekaan listrik yang sehari-harinya harus menggunakan mesin genset dengan beban biaya yang jauh lebih tinggi. Bagaimana keadaan mereka jika kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah,†pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Pasalnya, dengan naiknya harga BBM maka spontan akan berimbas kepada kenaikan sejumlah harga sembako, beberapa bidang jasa hingga sejumlah produk dan barang. Mengingat perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan pemerintah pusat seharusnya mengkaji ulang rencananya tersebut mengingat belum lama tarif dasar listrik dan gas elpiji telah naik. Artinya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan naiknya harga BBM maka khawatir masyarakat akan terpuruk.
“Pemerintah masih menunda kebijakan kenaikan BBM yang rencananya awal November, ini merupakan hal positif akan tetapi pemerintah daerah khususnya Kaltim harus melakukan persiapan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan,†kata Ali.
Ditambahkannya, Pemprov Kaltim harus segera melakukan persiapan dengan duduk satu meja antara SKPD terkait, Kadin, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya khusus membicarakan bagaimana Kaltim mempersiapkan diri.
“Kalau pemerintah tidak mengambil langkah-langkah konkret dengan cepat maka dipastikan akan terjadi ketidak stabilan ekonomi di daerah terutama bagi ekonomi kelas menengah ke bawah, terlebih terhadap kemampuan daya beli masyarakat,â€jelas Ali.
Menurutnya, banyak dampak besar yang akan terjadi nantinya jika kebijakan tersebut benar-benar terealisasi. Pasalnya Kaltim baru menentukan upah minimum provinsi untuk 2015 yang mengalami kenaikan. Artinya dengan kenaikan tersebut ditambah dengan naiknya harga BBM secara signifikan maka akan semakin menambah beban perusahaan yang pada akhirnya dikhawatirkan menimbulkan banyaknya PHK.
“Belum lagi mereka yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman yang hingga saat ini belum merasakan kemerdekaan listrik yang sehari-harinya harus menggunakan mesin genset dengan beban biaya yang jauh lebih tinggi. Bagaimana keadaan mereka jika kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah,†pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014