Samarinda (ANTARA Kaltim) -- Kemajuan daerah haruslah mendapatan dukungan semua pihak. Kemajuan daerah, adalah indikasi kemajuan negara dan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk berpartisipasi mensukseskan pembangunan daerah tersebut.
Sayangnya, beberapa wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara lain termasuk juga kaltim, masih minim perhatian pembangunan.Setelah puluhan tahun, kondisi diperbatasan masih setali tiga uang.
"Saat sibuk membangun sarana infrastruktur, disisi lain masih banyak masyarakat kita yang hidup dibawah standar diwilayah perbatasan. Kurang terperhatikan dan dengan segala keterbatasannya, mereka bahkan lebih bergantung pada negara tetangga (Malaysia). Tak heran jika mereka kerap menancam bakal bergabung dengan Malaysia," Ungkap Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin.
Hubungan yang sinergis antara daerah dan pusat tidak dapat dipungkiri menjadi kunci pembangunan daerah termasuk yang terpencil sekalipun. Ia menegaskan perlunya perhatian bersama antara daerah dan pusat dalam segi alokasi anggaran.
"Perhatian yang terus minim membuat warga diperbatasan terus kecewa. Bahkan rasa itu sudah terakumulasi dengan kegelisahan sehingga melunturkan kepercayaan dan mengancam keluar dari NKRI. Sebenarnya inilah persoalan penting yang harus segera diselesaikan," imbuhnya.
Menurutnya penting untuk mempertimbangkan pula alokasi anggaran kepada daerah yang jelas berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Mahakam Ulu yang diketahui terdapat 10 desa dari kecamatan Long Apari yang bahkan pernah menyuarakan ingin bergabung dengan Malaysia bila terus tak mendapat perhatian.
"Harusnya kita sadar 10 desa yang ingin mengancam ini adalah pintu gerbang perbatasan negara.Harusnya wilayah itu menjadi gambaran kemajuan negara kita dengan segala keunggulannya. Bukannya justru terkesan ditinggalkan,†imbuhnya.
Menurutnya, alokasi anggaran pembangunan diwilayah perbatasan harus besar karena memperhitungkan posisi dan letaknya.
Syafruddin melanjutkan, anggota dewan dalam hal ini tidak lagi berbicara dapil masing-masing, karena Anggota Dewan adalah kesatuan yang utuh dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim termasuk untuk wilayah perbatasan.
"Saya harap ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Negara harus bertanggung jawab terhadap semua wilayah warga negaranya. Apalagi jika ada yang menyuarakan keinginan memberontak karena tidak ada kepedulian," imbuhnya.
Anggota DPRD lainnya, Baharuddin Demmu, memberikan pendapat serupa.
"Pemerintah provinsi juga harus memberikan skala prioritas untuk proses pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Tentu saja DPRD yang berperan dari sisi penentuan anggaran, akan mendukung semaksimal mungkin,†ungkapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai warga diperbatasan hidup susah dengan minim infrastruktur sementara wilayah perbatrasan negara tetangga berbanding terbalik.
Melalui beberapa program pemerintah daerah meminimalisir ketertinggalan pembangunan tersebut ia sepakat pemerintah pusat harus segera bertindak dan tak lagi sekadar janji. Lewat pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK saat inipun, ia berharap nasib perbatasan bisa lebih berubah.
"Miris ketika melihat kondisi wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, seperti infrastruktur jalan yang sangat berbeda jauh. Belum lagi fasilitas pendukung lainnya yang jauh terlihat jomplang." tutupnya. (Humas DPRD Kaltim/ast/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Sayangnya, beberapa wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara lain termasuk juga kaltim, masih minim perhatian pembangunan.Setelah puluhan tahun, kondisi diperbatasan masih setali tiga uang.
"Saat sibuk membangun sarana infrastruktur, disisi lain masih banyak masyarakat kita yang hidup dibawah standar diwilayah perbatasan. Kurang terperhatikan dan dengan segala keterbatasannya, mereka bahkan lebih bergantung pada negara tetangga (Malaysia). Tak heran jika mereka kerap menancam bakal bergabung dengan Malaysia," Ungkap Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin.
Hubungan yang sinergis antara daerah dan pusat tidak dapat dipungkiri menjadi kunci pembangunan daerah termasuk yang terpencil sekalipun. Ia menegaskan perlunya perhatian bersama antara daerah dan pusat dalam segi alokasi anggaran.
"Perhatian yang terus minim membuat warga diperbatasan terus kecewa. Bahkan rasa itu sudah terakumulasi dengan kegelisahan sehingga melunturkan kepercayaan dan mengancam keluar dari NKRI. Sebenarnya inilah persoalan penting yang harus segera diselesaikan," imbuhnya.
Menurutnya penting untuk mempertimbangkan pula alokasi anggaran kepada daerah yang jelas berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Mahakam Ulu yang diketahui terdapat 10 desa dari kecamatan Long Apari yang bahkan pernah menyuarakan ingin bergabung dengan Malaysia bila terus tak mendapat perhatian.
"Harusnya kita sadar 10 desa yang ingin mengancam ini adalah pintu gerbang perbatasan negara.Harusnya wilayah itu menjadi gambaran kemajuan negara kita dengan segala keunggulannya. Bukannya justru terkesan ditinggalkan,†imbuhnya.
Menurutnya, alokasi anggaran pembangunan diwilayah perbatasan harus besar karena memperhitungkan posisi dan letaknya.
Syafruddin melanjutkan, anggota dewan dalam hal ini tidak lagi berbicara dapil masing-masing, karena Anggota Dewan adalah kesatuan yang utuh dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim termasuk untuk wilayah perbatasan.
"Saya harap ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Negara harus bertanggung jawab terhadap semua wilayah warga negaranya. Apalagi jika ada yang menyuarakan keinginan memberontak karena tidak ada kepedulian," imbuhnya.
Anggota DPRD lainnya, Baharuddin Demmu, memberikan pendapat serupa.
"Pemerintah provinsi juga harus memberikan skala prioritas untuk proses pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Tentu saja DPRD yang berperan dari sisi penentuan anggaran, akan mendukung semaksimal mungkin,†ungkapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai warga diperbatasan hidup susah dengan minim infrastruktur sementara wilayah perbatrasan negara tetangga berbanding terbalik.
Melalui beberapa program pemerintah daerah meminimalisir ketertinggalan pembangunan tersebut ia sepakat pemerintah pusat harus segera bertindak dan tak lagi sekadar janji. Lewat pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK saat inipun, ia berharap nasib perbatasan bisa lebih berubah.
"Miris ketika melihat kondisi wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, seperti infrastruktur jalan yang sangat berbeda jauh. Belum lagi fasilitas pendukung lainnya yang jauh terlihat jomplang." tutupnya. (Humas DPRD Kaltim/ast/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014