Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial (medsos) terutama jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
"Kami minta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita hoaks atau berita bohong, karena dapat menyebabkan perpecahan," kata Pelaksana tugas (Plt) Diskominfo Balikpapan Zulkifli, Rabu (2/10).
Zul, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan instansinya selalu mengampanyekan pemanfaatan media sosial secara bijak, baik di kalangan instansi pemerintah, masyarakat hingga masyarakat umum.
“Kami berkomitmen dengan hal tersebut. Kami juga meminta dukungan seluruh pihak agar tetap menjaga suasana kondusif pada tahun politik," tutur Zul.
Saat memasuki masa kampanye Pilkada 2024, lanjutnya, konten-konten sosmed juga berpeluang menyudutkan salah satu pasangan calon.
"Maka, kami imbau melaksanakan masa kampanye dengan damai dan tertib,” ujarnya.
Baca juga: Seluruh Paslon Pilkada di Kaltim gelar deklarasi damai
Zul menilai masyarakat Kota Balikpapan tidak mudah terprovokasi konten-konten negatif terkait politik di media sosial.
Hal itu juga berlaku di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balikpapan, yang menurutnya, lebih memahami informasi yang benar.
Pemkot Balikpapan sudah punya aturan menjaga situasi kondusif di dunia maya karena termasuk dalam aspek netralitas ASN, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang setiap ASN wajib menjaga netralitas.
"Kami juga sering melakukan sosialisasi di lingkungan kami, untuk menjaga kehormatan netralitas ASN," katanya.
Sementara terkait pengawasan konten sosmed terkait Pilkada 2024, lanjut Zul, berada di ranah badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan inspektorat.
"Bahkan, Bawaslu sudah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan," ungkap Zul.
Baca juga: KPU RI berharap deklarasi damai merupakan awal harmonisasi Pilkada Kaltim
Pengawasan terhadap konten negatif politik dan berita bohong juga akan diawasi oleh aparat kepolisian melalui tim siber.
"Yang pasti, masyarakat harus cerdas dan bijak menggunakan medsos," kata Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Frimanto dalam kesempatan terpisah.
Anton juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
"Mari, kita sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, serta berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang damai dan nyaman dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024," demikian Anton. (adv).
Baca juga: Pemkot Balikpapan bantah kenaikan DO RT berkaitan Pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Kami minta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita hoaks atau berita bohong, karena dapat menyebabkan perpecahan," kata Pelaksana tugas (Plt) Diskominfo Balikpapan Zulkifli, Rabu (2/10).
Zul, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan instansinya selalu mengampanyekan pemanfaatan media sosial secara bijak, baik di kalangan instansi pemerintah, masyarakat hingga masyarakat umum.
“Kami berkomitmen dengan hal tersebut. Kami juga meminta dukungan seluruh pihak agar tetap menjaga suasana kondusif pada tahun politik," tutur Zul.
Saat memasuki masa kampanye Pilkada 2024, lanjutnya, konten-konten sosmed juga berpeluang menyudutkan salah satu pasangan calon.
"Maka, kami imbau melaksanakan masa kampanye dengan damai dan tertib,” ujarnya.
Baca juga: Seluruh Paslon Pilkada di Kaltim gelar deklarasi damai
Zul menilai masyarakat Kota Balikpapan tidak mudah terprovokasi konten-konten negatif terkait politik di media sosial.
Hal itu juga berlaku di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Balikpapan, yang menurutnya, lebih memahami informasi yang benar.
Pemkot Balikpapan sudah punya aturan menjaga situasi kondusif di dunia maya karena termasuk dalam aspek netralitas ASN, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang setiap ASN wajib menjaga netralitas.
"Kami juga sering melakukan sosialisasi di lingkungan kami, untuk menjaga kehormatan netralitas ASN," katanya.
Sementara terkait pengawasan konten sosmed terkait Pilkada 2024, lanjut Zul, berada di ranah badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan inspektorat.
"Bahkan, Bawaslu sudah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan," ungkap Zul.
Baca juga: KPU RI berharap deklarasi damai merupakan awal harmonisasi Pilkada Kaltim
Pengawasan terhadap konten negatif politik dan berita bohong juga akan diawasi oleh aparat kepolisian melalui tim siber.
"Yang pasti, masyarakat harus cerdas dan bijak menggunakan medsos," kata Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Frimanto dalam kesempatan terpisah.
Anton juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.
"Mari, kita sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, serta berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang damai dan nyaman dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024," demikian Anton. (adv).
Baca juga: Pemkot Balikpapan bantah kenaikan DO RT berkaitan Pilkada
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024