Jakarta (ANTARA Kaltim) - Tahun 2014 merupakan tahun kelima bagi daerah ini setelah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian atau predikat terbaik, bersama sejumlah provinsi lain dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan tahun ini meraih predikat B plus.
Penilaian tersebut diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bagi kementerian/lembaga serta provinsi dan menempatkan Kaltim berada di posisi ketiga nasional setelah Yogyakarta dan Jawa Timur.
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak setelah menerima penghargaan tersebut di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (24/9) menegaskan akan terus berupaya memacu setiap SKPD agar meningkatkan akuntabilitas kinerja.
“Kita akan kejar terus nilai kinerja yang lebih baik sehingga mampu meraih predikat A. Walaupun dalam beberapa tahun ini kita berturut-turut terus menerima penghargaan Menteri PAN dan RB,†ujar Awang Faroek Ishak usai menerima penganugerahan penghargaan.
Perlu diperhatikan setiap SKPD lingkup Pemprov Kaltim yakni menunjukkan kinerja outcome atau keluaran yang benar-benar menunjukkan kinerja pemerintah dan capaiannya, terutama langsung dirasakan masyarakat.
Ditambahkan, sesuai penilaian dari Kementerian PAN dan RB bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata kementerian/lembaga dan provinsi.
Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi pada 2014 ini mencapai 59,04 atau meningkat dari 2013 yang baru 56,92. “Ini berarti isntansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan,†kutip Awang.
Tahun ini lanjutnya, ukuran kinerja telah berubah. Semula hanya sebatas menilai proses yang dilakukan dan keluaran yang didapat. “Namun kini lebih mendalam yakni penilaian mengukur tingkat pencapaian hasil (outcome),†jelasnya.
Menurut Gubernur, memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapaian hasil akan menciptakan dampak (impact) pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan itulah hakekat pengelolaan kinerja pemerintah yang akuntabel.
“Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja ditentukan komitmen kuat para pimpinan instansi pemerintah (SKPD). Karena itu, komitmen pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja harus terus ditingkatkan,†harap Awang Faroek.
Anugerah penghargaan LAKIP kali ini diserahkan Wakil Presiden Boediono dan dihadiri seluruh jajaran kementerian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan para Gubernur seluruh Indonesia.
Laporan hasil evaluasi kementerian/lembaga menilai tujuh predikat A dan dua provinsi serta 43 kementerian/lembaga predikat B dan delapan provinsi termasuk Kaltim, 32 kementerian/lembaga meraih predikat CC dan 19 provinsi juga predikat C bagi satu kementerian/lembaga dan empat provinsi. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Penilaian tersebut diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bagi kementerian/lembaga serta provinsi dan menempatkan Kaltim berada di posisi ketiga nasional setelah Yogyakarta dan Jawa Timur.
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak setelah menerima penghargaan tersebut di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (24/9) menegaskan akan terus berupaya memacu setiap SKPD agar meningkatkan akuntabilitas kinerja.
“Kita akan kejar terus nilai kinerja yang lebih baik sehingga mampu meraih predikat A. Walaupun dalam beberapa tahun ini kita berturut-turut terus menerima penghargaan Menteri PAN dan RB,†ujar Awang Faroek Ishak usai menerima penganugerahan penghargaan.
Perlu diperhatikan setiap SKPD lingkup Pemprov Kaltim yakni menunjukkan kinerja outcome atau keluaran yang benar-benar menunjukkan kinerja pemerintah dan capaiannya, terutama langsung dirasakan masyarakat.
Ditambahkan, sesuai penilaian dari Kementerian PAN dan RB bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata kementerian/lembaga dan provinsi.
Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi pada 2014 ini mencapai 59,04 atau meningkat dari 2013 yang baru 56,92. “Ini berarti isntansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan,†kutip Awang.
Tahun ini lanjutnya, ukuran kinerja telah berubah. Semula hanya sebatas menilai proses yang dilakukan dan keluaran yang didapat. “Namun kini lebih mendalam yakni penilaian mengukur tingkat pencapaian hasil (outcome),†jelasnya.
Menurut Gubernur, memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapaian hasil akan menciptakan dampak (impact) pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan itulah hakekat pengelolaan kinerja pemerintah yang akuntabel.
“Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja ditentukan komitmen kuat para pimpinan instansi pemerintah (SKPD). Karena itu, komitmen pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja harus terus ditingkatkan,†harap Awang Faroek.
Anugerah penghargaan LAKIP kali ini diserahkan Wakil Presiden Boediono dan dihadiri seluruh jajaran kementerian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dan para Gubernur seluruh Indonesia.
Laporan hasil evaluasi kementerian/lembaga menilai tujuh predikat A dan dua provinsi serta 43 kementerian/lembaga predikat B dan delapan provinsi termasuk Kaltim, 32 kementerian/lembaga meraih predikat CC dan 19 provinsi juga predikat C bagi satu kementerian/lembaga dan empat provinsi. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014